Jakarta – Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil dinilai menjadi sinyal positif bagi kepercayaan investor global terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, pemerintah diingatkan untuk terus menjaga momentum reformasi dan memperkuat implementasi kebijakan agar prospek peningkatan kualitas kredit Indonesia semakin terbuka.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keputusan S&P merupakan perkembangan yang lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar, sekaligus menunjukkan adanya perubahan persepsi lembaga pemeringkat terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
“Keputusan S&P menunjukkan bahwa pasar internasional mulai mengapresiasi perbaikan koordinasi dan komunikasi kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Ini menjadi perkembangan yang positif setelah periode awal tahun yang diwarnai ketidakpastian kebijakan fiskal maupun kelembagaan,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Senin, (13/7/2026).
Menurutnya, penilaian tersebut berbeda dengan hasil kajian Moody’s dan Fitch Ratings pada awal tahun yang sama-sama memberikan outlook negatif, ketika berbagai kebijakan pemerintah masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan investor internasional.
Fakhrul Fulvian menjelaskan, saat proses peninjauan oleh Moody’s dan Fitch berlangsung, sejumlah kebijakan strategis pemerintah, termasuk implementasi Danantara dan arah pengelolaan sektor sumber daya alam, belum sepenuhnya dipahami pasar karena minimnya penjelasan yang komprehensif. “Pada saat proses penilaian Moody’s dan Fitch, komunikasi kebijakan masih menghadapi banyak ketidakpastian. Berbagai kebijakan belum dijelaskan secara utuh sehingga memunculkan beragam interpretasi di pasar. Faktor seperti ini sangat memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi,” katanya.
Ia menilai laporan S&P memperlihatkan perubahan pandangan terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui koordinasi kebijakan yang semakin baik.
Menurut Fakhrul, S&P juga memberikan sejumlah catatan positif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, antara lain meningkatnya penerimaan negara pada Semester I 2026, komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta langkah penyesuaian belanja negara untuk mempertahankan disiplin fiskal.
Selain itu, S&P mulai memberikan penilaian yang lebih positif terhadap reformasi Danantara serta inisiatif Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kualitas ekspor apabila diimplementasikan secara efektif. “Yang diapresiasi S&P bukan hanya gagasan reformasinya, tetapi juga keyakinan bahwa implementasinya akan semakin baik,” ujarnya.
Meski demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh agenda reformasi benar-benar dijalankan sesuai dengan arah kebijakan yang telah dikomunikasikan kepada publik dan pelaku pasar.
Ia menilai salah satu agenda penting ke depan adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai desain dan implementasi Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), termasuk mekanisme operasional, tata kelola, hubungan dengan neraca pembayaran, kontribusi terhadap penerimaan negara, serta sinkronisasi dengan kebijakan fiskal dan moneter.
“DSI berpotensi menjadi salah satu reformasi struktural terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, transparansi dan komunikasi yang konsisten sangat penting agar investor memahami manfaat kebijakan tersebut bagi ketahanan ekonomi nasional,” katanya.
Fakhrul menambahkan pengalaman beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang jelas mampu mengurangi ketidakpastian, menekan premi risiko, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Ia menegaskan, status investment grade bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk mendorong peningkatan kualitas kredit Indonesia pada masa mendatang. “Investment grade bukan garis akhir. Pemerintah perlu terus menjaga disiplin fiskal, melanjutkan reformasi struktural, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan komunikasi tetap konsisten. Dengan demikian, peluang memperoleh peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa depan akan semakin besar,” pungkas Fakhrul. (Red)
