Jakarta, – Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas, melalui mekanisme CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, telah menyerahkan bantuan kapal perikanan untuk nelayan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Proses pembangunan kapal perikanan bantuan untuk nelayan ini cukup panjang. Kami sangat mengapresiasi dukungan SKK Migas terhadap program ini dalam mewujudkan harapan nelayan untuk kembali beraktivitas menangkap ikan,” kata Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Goenaryo dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Sebanyak 10 unit kapal perikanan berbobot 3 GT diserahterimakan oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Goenaryo, Wakil Bupati Donggala Moh Yasin dan Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi secara simbolis.

Goenaryo mengatakan bantuan kapal perikanan tersebut diberikan kepada nelayan terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Donggala yang terjadi pada September 2018.

Bantuan tersebut, lanjutnya, lengkap dengan mesin tempel dan alat penangkapan ikan jarring gillnet millenium yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan setempat.

“Tentunya untuk mendukung perekonomian masyarakat setempat. Kolaborasi ini juga tidak berhenti sampai di sini, sehingga dapat dirasakan pula oleh nelayan di lokasi lainnya yang meliputi wilayah kerja SKK Migas,” jelasnya.

Menurut Goenaryo, kapal perikanan bantuan tersebut dilengkapi pula dengan dokumen kapal berupa persetujuan pengadaan kapal perikanan dan pas kecil sehingga nelayan dapat dengan aman melaut.

“Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat akan terus diintensifkan. Dengan adanya kelengkapan dokumen itu, nelayan bisa langsung menggunakan kapalnya untuk melakukan penangkapan ikan di laut,” imbuhnya.

Wakil Bupati Donggala Moh Yasin menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan sarana penangkapan tersebut kepada nelayan Donggala.

Moh Yasin juga berpesan kepada nelayan agar kapal tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal.

“Kapal ini juga harus dirawat agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat akan terus dilakukan agar dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi perawatan kapal, mesin dan alat penangkapan ikannya,” kata Yasin.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi menjelaskan bantuan tersebut merupakan implementasi dari nota kesepahaman KKP dengan SKK Migas tentang Sinergi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Salah satu bentuk sinergitas ini adalah program CSR dengan memberikan bantuan kapal perikanan untuk nelayan. Tujuannya selain membantu nelayan terdampak bencana juga untuk mengembangkan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan. Kami harap bantuan ini dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan geliat perekonomian nelayan Donggala,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan agar inovasi dari kebijakan pengawasan kelautan dan perikanan juga menjadi hal yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan di kawasan pesisir. (Ant)