Jakarta – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Terbuka dalam kegiatan diseminasi dan diskusi terkait politik luar negeri Indonesia serta peran strategis Indonesia dalam forum Developing-8 (D-8), Rabu (18/2/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Hoegeng Kemensetneg.
Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memahami arah kebijakan strategis pemerintah, khususnya di bidang diplomasi dan hubungan internasional.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran Kemensetneg dalam mendukung tugas Presiden dan Wakil Presiden, serta memahami prioritas pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar Eddy.
Hadir sebagai narasumber, Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet, Johar Arifin, menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Menurut Johar, prinsip bebas mencerminkan sikap independen Indonesia tanpa terikat pada blok kekuatan global tertentu, sedangkan aktif berarti berkontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian dunia dan tata kelola global yang berkeadilan.
Ia juga memaparkan peran Indonesia dalam berbagai organisasi internasional, termasuk D-8 yang merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara berkembang: Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri D-8 sejak 1997.
“D-8 merupakan wadah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi Selatan-Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan antarnegara anggota,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, Indonesia telah ditetapkan sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dan akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 D-8 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15–17 April 2026. Indonesia akan mengusung tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity.”
Dalam kepemimpinannya, Indonesia akan mendorong penguatan integrasi ekonomi, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru, transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan D-8. Indonesia juga mengusulkan isu kelautan sebagai agenda baru dalam forum tersebut.
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Madya, Faisal Fahmi, menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berlandaskan pada empat tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (**)
