Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong BUMN sektor pertambangan dan pupuk memperluas peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif.
Menko Muhaimin menegaskan, potensi besar yang dimiliki BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi dan mendorong masyarakat menjadi mandiri.
“BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” ujar Menko Muhaimin dalam rapat bersama BUMN sektor pertambangan dan pupuk di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Ia meminta BUMN memperkuat akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk bagi lulusan SMA/SMK. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup.
“Orientasi pemberdayaan harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri. Karena itu, kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Menko Muhaimin juga mendorong pemanfaatan CSR BUMN untuk menjalankan program padat karya produktif di perdesaan. Kegiatan tersebut dapat mencakup pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Ia menekankan bahwa seluruh program pemberdayaan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat tepat sasaran. Program juga perlu diarahkan ke wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar, sehingga dukungan BUMN berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan secara terukur.
“CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi,” kata Menko Muhaimin.
Selain memperkuat CSR, Menko Muhaimin meminta BUMN mengubah aset yang belum dimanfaatkan atau idle menjadi ruang usaha bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Model seperti Pos Bloc dan M Bloc dapat menjadi inspirasi dalam menghadirkan ruang produktif yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.
Pengembangan tersebut dapat diwujudkan melalui program 1.001 Pasar Rakyat, dengan memanfaatkan aset strategis BUMN sebagai tempat usaha berbiaya sewa terjangkau. BUMN didorong mengidentifikasi aset potensial dengan status lahan yang jelas untuk dijadikan proyek percontohan dan memperluas akses pasar bagi UMKM.
“Jangan sampai aset BUMN yang memiliki potensi ekonomi justru tidak dimanfaatkan. Aset tersebut harus bisa membuka ruang usaha, menciptakan aktivitas ekonomi, dan memberi kesempatan kepada UMKM untuk berkembang,” ujarnya.
Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya melibatkan UMKM dalam rantai pasok bisnis BUMN, termasuk sektor pertambangan, pupuk, dan hilirisasi. Pelaku usaha lokal dapat dilibatkan sebagai pemasok barang dan jasa, mitra pengolahan limbah, maupun bagian dari ekosistem usaha pendukung agar pertumbuhan industri turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Menghadapi 2027, Kemenko PM mendorong kolaborasi BUMN dengan Kemenko PM dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kualitas pusat inkubasi UMKM. Upaya ini perlu diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Kewirausahaan Nasional, sehingga pendampingan usaha semakin terarah dan mampu memperkuat daya saing pelaku usaha.
Melalui sinergi tersebut, Menko Muhaimin berharap BUMN sektor pertambangan dan pupuk dapat memperluas dampak pembangunan hingga ke tingkat masyarakat. Kemenko PM akan mendorong program-program yang lebih terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga optimalisasi aset produktif, agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan tumbuh mandiri. (Red)
