Jakarta – Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan Komite Nasional Keuangan Syariah yang dibentuk Presiden Joko Widodo, karena Indonesia memiliki potensi industri keuangan syariah nasional yang melimpah.
“Ini peluang besar bagi industri keuangan syariah di Indonesia, tapi nampaknya belum bisa dimaksimalkan,” ujar Peneliti Muda Ekonomi Syariah dari lembaga Wiratama Institute, Muh. Taufiq Al Hidayah.
Menurut Taufiq, secara kuantitatif, Indonesia merupakan negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Besarnya potensi industri keuangan syariah di Indonesia terlihat dari dari pangsa pasar yang nampak stagnan di level lima persen, yang sudah termasuk kontribusi dari Bank Aceh dan Bank NTB yang telah konversi ke bank syariah.
Taufiq berpendapat, sepak terjang dan manuver yang dilakukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) selama ini masih belum terasa gebrakannya.
“Sepertinya kita tak perlu alergi belajar dengan murid kita sendiri seperti Malaysia yang ‘market share’-nya capai 23 persen, meski sebenarnya kalah ‘start’ dari Indonesia,” ucapnya. Ia mengingatkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia sudah berjalan hingga selama 25 tahun.
Lebih jauh, Taufiq mengatakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini adalah mata elangnya sektor perbankan syariah sehingga integritas dan independensinya harus terus dipantau, sebab tugasnya menjaga reputasi bank syariah agar tidak mirip dengan konvensional.
Sejujurnya, kata dia, masyarakat awan masih terlihat bingung dengan perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Ke depan, ucapnya, harus dipertajam lagi perbedaan keduanya dan keunikannya sehingga akan terlihat jelas dan tidak abu-abu.
Di tempat terpisah, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat.
Menurut dia, dalam keterangannya, penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.
Tuan Guru memaparkan fokus Pemerintahan Jokowi-Kalla pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas. (Ant)
