Jakarta – Bila tak ada aral melintang, pada awal pekan depan Jakarta akan memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Pergantian pemimpin di Jakarta bukanlah sesuatu hal yang baru dan luar biasa, namun yang selalu menjadi perhatian adalah bagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin Ibu Kota tersebut bisa mengatasi sejumlah permasalahan yang kompleks dan saling terkait.
Anies Baswedan akan menjadi orang ke-17 yang menjabat Gubernur DKI Jakarta dan memimpin hampir 10 juta penduduk Ibu Kota.
Sejak hari pertama menempati salah satu ruangan di Balaikota Jakarta, Anies yang didampingi oleh Sandiaga Uno akan menghadapi sejumlah masalah kronis yang sudah menggerogoti Ibu Kota sejak lama.
Masalah kemacetan lalu lintas, ancaman banjir dan genangan di sejumlah wilayah saat curah hujan tinggi, masalah penanganan sampah, kesehatan warga kota serta pembangunan infrastruktur perkotaan akan menjadi tantangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dalam memimpin Jakarta.
Sejumlah program memang telah disiapkan oleh Anies dan Sandiaga untuk mendorong pengurangan jumlah penduduk miskin dengan berbagai langkah antara lain program pemberdayaan usaha warga kota dan juga upaya lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selama kampanye, Anies-Sandi memiliki 23 program. Sejumlah program itu kini akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sejak pengumuman pemenang Pilkada DKI Jakarta hingga menjelang hari pelantikan, adapula tim yang menyiapkan kerangka program Anies dan Sandiaga baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Tim Sinkronisasi, demikian tim itu diberi nama, beranggotakan Sudirman Said, Endriana Noerdin, Eko Prasojo, Fadjar Pandjaitan, Rikrik Rizkiyana, Marco Kusumawijaya, Hanief Setyanto dan Untoro Hariadi.
Tim ini melakukan penelaahan dan penyesuaian program yang disusun dalam sebuah dokumen. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya transisi dari Gubernur Djarot kepada Anies.
Sudirman mengatakan tujuan dari tim ini adalah menjabarkan visi misinya Anies dan Sandi supaya masuk ke dalam program kerja.
Buku itu merupakan modal yang luar biasa dan siapapun yang mendapatkan tugas di pemerintahan dalam sebuah proses demokrasi, kata Sudirman Said.
Anies Baswedan berharap dengan telah adanya langkah itu maka keterlibatan dari semua komponen bangsa, khususnya warga Jakarta, bisa terbentuk dan bersama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak mudah diurai di Ibu Kota.
“Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi di dalam proses demokrasi adalah ketika berkampanye, maka semua terlibat dan semua mencoba untuk bisa meraup dukungan sebesar besarnya,” kata Anies.
Pelaksanaan Program Dalam kampanye, ada 23 program yang menjadi rencana kerja bagi Anies dan Sandiaga saat memimpin Jakarta.
Program-program itu antara lain revisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus untuk semua anak usia sekolah yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C.
Demikian pula dengan Kartu Jakarta Plus yang akan dibenahi dan dioptimalkan layanannya bagi warga Jakarta.
Program lain yang menjadi unggulan adalah pembukaan 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru, selama lima tahun.
Hal lain yang dijanjikan oleh Anies dan Sandiaga adalah pembangunan pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi.
Terkait transportasi, program yang akan dilakukan adalah membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga.
Juga melakukan pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.
Sementara untuk program kesehatan, akan dilakukan revitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbindu.
Apresiasi Pendahulu Apa yang dimiliki oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sekaligus juga pusat perniagaan serta pusat kebudayaan nasional tak lepas dari peran pemimpin-pemimpin terdahulu.
Bagaimana Soewirjo yang pertama kali ditunjuk memimpin Jakarta pascaproklamasi kemerdekaan meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang dijalankan oleh putra Indonesia hingga kemudian peran Sudiro, Soemarno dan Henk Ngantung dalam mewarnai pertumbuhan Jakarta menjadi apa yang disebut sebagai “Kampung Besar”.
Ketika Presiden Soekarno pada 1966 menunjuk Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta dan masa pemerintahannya cukup lama selama hampir 11 tahun hingga 1977, Bang Ali, demikian perwira tinggi Angkatan Laut itu akrab disapa meletakkan dasar-dasar Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan.
Ali Sadikin membangun pusat-pusat olahraga di lima wilayah Jakarta yang kini dikenal dengan Gelanggang Remaja, membangun terminal angkutan umum, membangun pusat kesenian yang kini dikenal dengan Taman Ismail Marzuki dan sejumlah capaian pembangunan lainnya.
Selepas masa Ali Sadikin, ada Wiyogo Atmodarminto yang membenahi pola berlalu lintas warga kota, antara lain dengan pelarangan becak di sejumlah wilayah Jakarta.
Sutiyoso, dengan masa jabatan yang hampir sama dengan Ali Sadikin sejak 1997 hingga 2007 dan melewati empat masa jabatan Presiden, meletakkan dasar-dasar transportasi publik dengan apa yang dikenal dengan Pola Transportasi Makro (PTM) Ibu Kota.
Pola ini memadukan antarmoda, yaitu Bus Rapid Transit (BRT) yang diadopsi dari Kolombia dan diresmikan dengan nama Trans Jakarta, perencanaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan paduan moda lainnya.
Pelaksanaan aturan wajib kendaraan roda empat berpenumpang lebih dari satu orang pada jam tertentu di lokasi tertentu juga sempat dikaji untuk kemudian diganti dengan sistem jalan berbayar atau ERP meski kemudian hingga hari ini belum juga diberlakukan.
Saat dijabat oleh Fauzi Bowo, pembenahan pola kerja pegawai pemerintah daerah mulai dibenahi dengan melakukan pengawasan dan juga mendorong peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia pegawai Pemprov DKI Jakarta.
Pembangunan terowong penyeberangan orang di kawasan Stasiun Beos, Jakarta Kota juga mulai dilakukan pada masa Fauzi Bowo didampingi oleh Prijanto.
Ketika Joko Widodo menjabat sebagai gubernur pada 2012 didampingi oleh Basuki Tjahaja Purnama, pembangunan infrastruktur kota mulai dilakukan disamping pembenahan manajemen perizinan dan juga peningkatan kedisiplinan pegawai serta layanan publik.
Saat Jokowi memenangi pemilihan presiden pada 2014, Basuki Tjahaja Purnama dilantik menggantikan mantan Wali Kota Solo tersebut memimpin Jakarta didampingi oleh Djarot Syaiful Hidayat.
Meneruskan program Jokowi, Basuki melanjutkan program reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan tambahan di kawasan Semanggi yang memperlancar arus lalu lintas.
Sejumlah program Basuki dilanjutkan oleh Djarot setelah Basuki menjalani proses hukum. Dalam waktu yang relatif pendek, Djarot menyelesaikan sejumlah program seperti membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta.
Pekan depan Jakarta akan memiliki pemimpin barunya. Yang patut dicatat adalah siapapun yang memimpin Jakarta, tentu memiliki keinginan agar kota atau wilayah yang diamanatkan padanya menjadi kota yang nyaman dan berguna bagi warganya.
Dan peran para pemimpin sebelumnya, sejak Soewirjo hingga Djarot Saiful Hidayat tak bisa diabaikan atau dikerdilkan dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan kota hingga sebagaimana yang dimiliki oleh Jakarta saat ini. (Panca Hari Prabowo-Ant)
