Beranda Daerah

DPRD Batam Matangkan Ranperda Kampung Tua, Kepastian Hukum Pertanahan Jadi Fokus

Ketua Pansus DPRD Kota Batam Muhammad Yunus, didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, memimpin rapat pembahasan Ranperda tentang Penataan Kampung Tua bersama Tim Hukum Pemko Batam di Kota Batam, Senin (16/11/2026).

BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua. Pendalaman dilakukan terhadap berbagai substansi dalam rancangan regulasi tersebut, terutama terkait penyempurnaan rumusan dan kesesuaian ketentuan pada setiap pasal agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan lanjutan dilaksanakan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E.

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah memusatkan perhatian pada penyempurnaan redaksional dan substansi pasal demi pasal. Selain memastikan ketepatan rumusan, pembahasan juga mencakup sinkronisasi sejumlah ketentuan dalam Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya regulasi yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

Ketua Pansus Muhammad Yunus mengatakan, pendalaman setiap pasal merupakan tahapan penting untuk memastikan Ranperda Penataan Kampung Tua memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum.

“Kita terus bahas pasal per pasal, baik redaksionalnya maupun substansinya. Selain itu juga sinkronisasi dengan sejumlah peraturan lainnya, terutama terkait pertanahan,” ungkap Yunus.

Menurutnya, persoalan Kampung Tua memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek yang membutuhkan kecermatan dalam penyusunan regulasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah hubungan antara penataan kawasan dengan persoalan administrasi, status tanah, serta kepastian hukum di bidang pertanahan.

Karena itu, setiap ketentuan dalam Ranperda harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan. Pengaturan yang disusun juga perlu memiliki landasan hukum kuat sehingga dapat memberikan kejelasan bagi pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di kawasan Kampung Tua.

“Ini yang terus kita cermati bersama. Jangan sampai ada pasal yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita ingin setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Yunus menambahkan, Pansus berharap Ranperda tersebut nantinya dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pelaksanaan penataan Kampung Tua di Kota Batam. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh materi pengaturan harus dirumuskan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta kondisi dan karakteristik masing-masing Kampung Tua.

Ia menegaskan, penyusunan regulasi ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Lebih dari itu, Ranperda diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam proses penataan kawasan sekaligus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Kampung Tua.

“Kita berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah penataan Kampung Tua. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Kampung Tua harus menjadi perhatian dalam penyusunannya,” tegasnya.

Pansus DPRD Kota Batam bersama Tim Hukum Pemko Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda dapat disempurnakan. Proses tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dengan pembahasan yang cermat dan melibatkan pihak-pihak terkait, Ranperda Penataan Kampung Tua diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk mewujudkan penataan kawasan yang lebih tertib, terarah, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Kota Batam.

Pewarta: Salafudin Zaenul
Editor: Dwi Kurniawan