BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026) siang. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam tersebut menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan, serta kontribusi sektor infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Hj. Yuke Yurike, S.T., M.T., didampingi Wakil Ketua Komisi, Muhammad Idris, serta sejumlah anggota. Kedatangan rombongan diterima oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, S.E.
Dalam sambutannya, Muhammad Yunus menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Ia menilai kunjungan antarlembaga legislatif menjadi kesempatan penting untuk saling berbagi pengalaman, terutama dalam memahami kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah dengan karakteristik dan sistem pengelolaan yang berbeda.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menggali informasi mengenai arah dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Batam. Mereka juga menanyakan sejauh mana pembangunan sarana dan prasarana publik berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik di Batam memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan pembagian peran antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menurutnya, BP Batam memiliki kewenangan dan peran dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis. Di antaranya pembangunan jalan-jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, serta penyediaan sarana kebutuhan umum, termasuk infrastruktur pendukung layanan air.
Sementara itu, Pemko Batam lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman dan kawasan hinterland. Pembagian peran tersebut menjadi salah satu aspek penting yang membedakan tata kelola pembangunan infrastruktur di Batam dengan daerah lain.
Muhammad Yunus juga menjelaskan bahwa salah satu sektor infrastruktur yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kota Batam adalah Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelas Yunus.
Selain membahas pembagian kewenangan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik. Muhammad Yunus turut membagikan pengalaman DPRD Kota Batam dalam menghadapi sejumlah kendala pembangunan, termasuk dinamika koordinasi dan kebutuhan pembangunan yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Diskusi berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Kedua belah pihak saling menyampaikan informasi serta pengalaman terkait kebijakan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun hubungan kelembagaan yang semakin baik antara DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pertukaran informasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Red/SZA)
