Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, guna mengintegrasikan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Langkah strategis itu diambil demi memberikan payung hukum yang kuat sekaligus memastikan seluruh infrastruktur pembangkit baru tersebut dapat masuk ke dalam jaringan listrik (grid) nasional secara legal dan terencana.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, menegaskan penyesuaian regulasi merupakan bagian krusial dalam menyusun strategi eksekusi megaproyek energi terbarukan.
Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, setiap pembangkit listrik yang akan dibangun dan dihubungkan ke jaringan nasional wajib tercantum di dalam dokumen RUPTL. “Kita sudah tahu semua bahwa program 100 GW itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Harris melalui keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).
Harris mengatakan, proses revisi dokumen rencana penyediaan listrik tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan kapan saja, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan mendesak transisi energi nasional. “RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” ucapnya.
Guna mematangkan implementasi proyek itu, Kementerian ESDM juga intens melakukan koordinasi dan komunikasi berkala dengan PT PLN (Persero) selaku pemegang mandat kelistrikan negara.
Sebagai langkah awal dari target besar tersebut, pemerintah akan memfokuskan percepatan pengembangan PLTS dengan kapasitas 17 GW.
Untuk mendukung fase perdana itu, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah bergerak cepat dengan menyediakan lahan siap pakai seluas 24 ribu hektare yang tersebar di Pulau Jawa.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menghubungkan seluruh infrastruktur transmisi dan ketersediaan gardu induk milik PLN langsung ke titik-titik pembangkit di atas lahan puluhan ribu hektare tersebut.
Upaya itu diharapkan dapat mempercepat proses distribusi energi bersih ke masyarakat sekaligus mengakselerasi target transisi energi bersih di Indonesia. (Red)
