Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking guna membahas berbagai hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, Selasa (24/2/2026), di Jakarta. Forum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian kendala investasi secara terkoordinasi dan akuntabel.
Menkeu menegaskan bahwa sidang debottlenecking merupakan instrumen penting untuk menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk melalui kanal resmi pemerintah secara cepat, transparan, dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujar Purbaya.
Proyek LNG Abadi Masela yang dikelola INPEX sejak 1998 di Blok Masela, Maluku, diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi nasional. Fasilitas ini dirancang memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, serta menghasilkan kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi proyek dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, perluasan akses pasar global, serta dukungan efisiensi biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang direncanakan dimulai pada awal 2027.
Proyek ini juga telah mencatat sejumlah kemajuan, termasuk persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan progres tahap Front End Engineering Design (FEED) dengan dukungan SKK Migas.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan yang memerlukan penanganan komprehensif, antara lain peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan. Selain itu, kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk implementasi Carbon Capture and Storage (CCS), turut menjadi perhatian dalam mendukung agenda transisi energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), berbagai isu tersebut akan ditangani secara terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyelesaian perizinan, serta komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan telah masuk melalui kanal debottlenecking, dengan 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha, pendanaan industri, hingga proyek strategis seperti bioetanol, listrik tenaga sampah, pelayaran, dan klasifikasi HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menegaskan pentingnya keberlanjutan forum debottlenecking sebagai sarana menjaga kepercayaan pelaku usaha.
“Sidang ini bukan sekadar menyelesaikan hambatan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan dan sentimen positif dunia usaha dalam memperkuat iklim investasi nasional,” tegasnya. (**)
