Mataram – Pemulangan 40 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Malaysia pada Senin (28/6), terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kalau dipulangkan itu indikasinya ada (korban TPPO), kemungkinan ‘undocumented’,” kata Kasubdit IV Remaja, Anak, Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, di Mataram, Kamis.
Terkait pemulangan ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan satgas TPPO dua hari yang lalu. Koordinasinya berkaitan dengan pemaparan identitas para PMI yang bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia.
“Tetapi koordinasi kemarin itu sebatas nama-nama saja. Belum ada diserahkan bukti atau pun uraian peristiwanya seperti apa, juga korban apa,” ujar dia lagi.
Pujawati memastikan bahwa pihaknya sedang mengidentifikasi profil para PMI, dengan dasar surat perintah tugas (sprint) dari atasan.
“Kasus ini kami selidiki. Jadi persoalan ini sekarang sedang dalam penyelidikan kami,” ujarnya pula.
Namun dari penyelidikan ini, dia berharap adanya laporan korban. Karena dengan adanya laporan, akan mendukung proses penyelidikannya yang kini sedang berjalan.
“Kalau sudah ada pemulangan, kemudian data pendukung ada dari laporan, pastinya bisa tentukan arah penyelidikan,” kata dia.
Pemulangan 40 PMI asal NTB pada akhir bulan lalu itu merupakan gelombang pertama tahap satu. Untuk tahap keduanya, yakni tujuh PMI asal NTB akan menyusul usai menjalani karantina di Wisma Pademangan, Jakarta.
Bagi yang sudah pulang ke NTB tercatat ada 31 orang asal Lombok Timur; enam asal Lombok Tengah, dan tiga PMI asal Lombok Barat. Sebelum akhirnya pulang ke NTB, mereka sudah menjalani karantina di Jakarta bersama 105 PMI lainnya dari sejumlah daerah. (Ant)
Jakarta – Menindaklanjuti keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan segala upaya untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan baik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menyebutkan upaya-upaya yang dilakukan Polri bisa berupa penyekatan antarwilayah, termasuk kemungkinan pemberlakuan jam malam.
“Segala upaya akan di lakukan oleh Polri bersama instansi lainnya, untuk memastikan bahwa PPKM Darurat dapat berjalan dengan baik,” kata Rusdi.
Upaya lainnya, termasuk pengerahan personel di jajaran polda, polres maupun polsek untuk mendukung penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali.
Sejak awal wabah COVID-19 masuk ke Tanah Air (2 Maret 2020), Polri disela-sela tugas wajib mengayomi dan melindungi masyarakat juga terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19.
Upaya-upaya yang dilakukan Polri, seperti menggelar operasi yustisi, pembagian masker, sosialisasi dan edukasi, melakukan pelacakan, hingga testing dan treatment dengan mendukung vaksinasi nasional.
Bahkan pada peringatan HUT ke 75 Bhayangkara, Polri mengusung tema ‘ ‘Transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju’.
Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat akan darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang masuk penilaian level 4, serta di 74 kabupaten/kota di level 3 di wilayah Jawa-Bali. Kriteria penilaian acuan World Health Organization (WHO) berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respons.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan.
“Akan kita imbau pemuka-pemuka daerah untuk menyampaikan bahwa hal ini akan berbahaya buat kesehatan kita ramai-ramai. Apakah ada sanksi? Kita akan berikan sanksi, dan saya pikir sanksinya akan dibuat yang mendidik kepada mereka,” katanya dalam konferensi pers virtual tentang PPKM Darurat, Kamis.
Dalam panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat di Provinsi Jawa-Bali diamanatkan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat diatas terutama pada poin 3.
Poin tiga yang dimaksud, untuk sektor essential diberlakukan 50 persen, maksimum staf ‘Work from Office’ (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor.
Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka ‘full’ selama 24 jam. (Ant)
Medan – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis, melakukan penggeledahan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou yang terletak di Jalan Jon Horailam Saragih, Kabupaten Simalungun terkait dalam penanganan perkara dugaan korupsi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi, di Medan, Kamis, mengatakan selain kantor PDAM itu, juga digeledah rumah dinas Direktur PDAM yang terletak di kompleks pegawai PDAM Tirta Lihou di Jalan Horailam Saragih.
Ia menyebutkan, penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan.
“Dalam perkara ini, tim penyidik Kejati Sumut belum menetapkan tersangka, dan terkait kerugian negara masih dilakukan perhitungan,” ujarnya.
Sumanggar menjelaskan, penggeledahan tersebut terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pada proyek pemasangan sambung rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan total sebanyak 4.637 sambungan yang terdiri dari 2.637 SR tahun 2019, dan 2.000 SR tahun 2018.
“Kemudian pemungutan liar dalam pemasangan SR kepada MBR yang dilakukan oleh PDAM Tirta Lihou Simalungun,” ujar dia pula.
Dia menyebutkan, total dana hibah yang dikelola untuk pemasangan SR-MBR mencapai Rp14.100.000.000 yang terdiri dari hibah senilai Rp6.000.000 pada tahun 2018, dan hibah senilai Rp8.100.000.000 pada tahun 2019.
“Tim juga menemukan berkas-berkas yang penting terkait penanganan perkara di rumah dinas Direktur PDAM Tirta Lihou, sehingga nantinya penyidik akan mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemasangan SR-MBR pada PDAM Tirta Lihou Simalungun,” demikiam Kasi Penkum Kejati Sumut. (Ant)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengungkapkan pihaknya akan meniru sistem yang digunakan pada Olimpiade Tokyo 2021 pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) XVI di Papua Oktober nanti, dengan menerapkan sistem bubble.
Sistem bubble diterapkan karena masih dalam situasi pandemi covid-19 dan kemungkinan penonton belum diperbolehkan datang langsung ke venue pertandingan.
“Kita akan lihat Olimpiade Tokyo nanti bulan Juli ini seperti apa pelaksanaannya. Karena itu sebenarnya kan lebih banyak negara yang yang hadir. Maka, kita akan tiru pelaksanaan dari Jepang itu,” kata Menpora Amali dalam acara talkshow PrimeTalk Metro TV bersama Menkominfo Johnny G Plate dengan topik, ‘PON 2020’, Rabu (30/6) malam.
Menpora Amali mengatakan PON nanntinya akan dilaksanakan dengan sistem babble seperti yang diterapkan pada Olimpiade Tokyo 2021.
“Kemungkinan besar kita akan lakukan dengan sistem bubble. Sistim bubble itu antara penginapan dari peserta ke tempat pertandingan itu harus terjaga kesehatannya. Kemudian mereka kembali lagi juga ke tempat penginapan. Jadi rutenya itu jelas kemungkinan kita akan jaga jetat tidak boleh orang keluyuran kesana kemari. Karena di situ ada potensi untuk prokesnya bisa tidak disiplin,” ujar Menpora.
Pada olimpiade Tokyo nanti, lanjut Menpora Amali, semua atlet akan ditempatkan di wisma atlet dan tidak boleh ke tempat lain selain ke lokasi pertandingan.
“Kemudian ada NOC guest itu di hotel. Tidak boleh ke tempat penginapan atlet dan hanya bisa dari tempat penginapan ke venue pertandingan, terus-terusan begitu,” jelas Menpora Amali.
Panitia olimpiade disebut telah menyiapkan area supaya para atlet dan official tidak jenuh dan membuat mereka rileks. Sehingga tidak ada alasan para atlet meninggalkan area pertandingan dan penginapan.
“Jadi memang benar-benar itu sistem bubble diberlakukan tetapi dijamin semua kebutuhan dari atlet kemudian pelatih, tenaga pendamping, official dan lain sebagainya itu juga tersedia di situ,” pungkasnya.
Dengan demikian, untuk PON dan Peparnas nanti pihaknya akan melihat apa yang diterapkan di Tokyo.
“Kita tentu akan kita sesuaikan mana yang memungkinkan untuk kita terapkan. Tetapi yang jelas protokol kesehatan itu benar-benar kita terapkan,” katanya.
Namun demikian, Menpora Amali menegaskan bahwa pihaknya sudah punya pengalaman terkait penerapan protokol kesehatan dalam event olahraga walaupun skalanya kecil yakni pada turnamen pramusim Piala Menpora 2021 lalu.
“Saya kira bisa pada saat melaksanakan turnamen pramusim Piala Menpora soal sepakbola yang lalu. Kita lakukan di 4 kota, Bandung, Solo, Jogja dan Malang,” ungkapnya.
Saat itu, kata Menpora, prokesnya berhasil diterapkan karena setiap orang yang mau masuk ke dalam stadion baik itu panitia, pemain dan official dilakukan tes swab covid-19 sebelum masuk ke stadion.
“Itu sangat ketat prokesnya, para pemainnya sebelum bertanding mereka misalnya sore bertanding maka jam 9 pagi dia sudah dites swab. Jadi untuk yang bertemu itu memang benar-benar mereka sudah aman,” katanya.
Terkait persiapan PON Papua, Menpora Amali memastikan bahwa semua kontingen yang akan datang ke Papua dari 33 provinsi semuanya sudah divaksin baik itu atlet, pelatih, maupun tenaga pendukung.
“Termasuk yang ada di Papuaa, arahan bapak Presiden bukan hanya kontingen Papua saja tetapi semua masyarakat yang radius 2/3 minimal dari venue-venue, dari penginapan yang ada di Papua itu harus sudah tervaksin dan Menteri kesehatan sudah menyanggupi. Sekarang ini sudah jalan vaksin di Papua,” ujarnya. (Adv)
JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polri, tepat di Hari Bhayangkara ke-75, Kamis (1/7/2021). LaNyalla juga menyampaikan sejumlah harapan untuk Polri, khususnya di era pandemi Covid-19.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-75, mengambil tema ‘Transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan Covid-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju’.
Menurut LaNyalla, Polri merupakan salah satu garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi.
“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75 kepada jajaran Polri. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan atas kerja keras Polri yang memberikan pelayanan terbaiknya dalam menangani pandemi Covid-19,” tuturnya.
Senator asal Jawa Timur itu berharap Polri terus berjuang membantu pemerintah agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Ia pun mendukung upaya Polri memberi vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
“Polda-polda bisa melakukan jemput bola dalam upaya realisasi target vaksinasi Covid-19 massal, seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya. Kesungguhan Polri memberikan pelayanan vaksin sangat bagus, terbukti jelang HUT Bhayangkara, Polri sudah berhasil memberi lebih dari 1,2 juta vaksin kepada masyarakat,” tuturnya.
LaNyalla juga berpesan agar Polri tetap mengedepankan pendekatan yang merakyat, apalagi saat PPKM Darurat diterapkan. Menurutnya, dibutuhkan kesabaran ekstra untuk menghadapi masyarakat yang merasa berat dengan adanya kebijakan tersebut.
“Polri harus tetap humanis tapi sekaligus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Polri punya pekerjaan berat selama masa pandemi, tapi saya melihat personel Polri tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Di masa pandemi ini, memang dibutuhkan polisi yang tegas tapi juga harus mengedepankan sisi sebagai pengayom masyarakat. Inilah pentingnya kualitas SDM,” kata LaNyalla.
Ia pun mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang meminta agar Polri membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaan. LaNyalla mengatakan, dengan manajemen dan kelembagaan yang baik, wajah Polri akan semakin baik.
“Meski saat ini Polri banyak melakukan tugas dan penanganan pandemi Covid-19, tetapi tetap jangan lengah dengan tugas-tugas lainnya. Kami berharap Polri bisa bekerja dengan profesional dalam berbagai kewenangan yang dimilikinya,” sebutnya.
LaNyalla pun memberikan apresiasi atas berbagai capaian kinerja Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan visi transformasi menjadikan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Menurutnya, Polri memiliki banyak terobosan, khususnya dalam menyambut era Police 4.0.
“Kita ketahui Polri mengeluarkan banyak program yang berbasis teknologi digital untuk semakin memudahkan masyarakat. Seperti aplikasi SINAR (Sim Online Nasional Presisi) dari Korlantas untuk memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C secara online,” ucap LaNyalla.
Terobosan lainnya adalah penerapan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online, penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online untuk Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), hingga program patroli siber dan Propam Presisi.
Selain itu, Polri juga telah memperkuat program tilang elektronik.
“Polri juga terus menambah fasilitas tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement/e-TLE), yang membawa wajah Polri semakin lebih maju. Setidaknya ada sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah Polda sampai Maret lalu, dan Polri masih terus berupaya melakukan penambahan. Kita harus beri dukungan,” ujarnya.
Dari laporan Polri, terdapat penurunan pelanggaran lalu lintas sejak diberlakukannya e-TLE. Polri mencatat pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di sejumlah Polda rata-rata turun menjadi 40 persen.
“Kita juga harus memberikan penghargaan atas upaya pemberatasan narkoba yang dilakukan Polri. Bahkan Polri tak segan memberikan sanksi berat bagi jajarannya yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba,” kata LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI ini menyebut banyak prestasi Polri dalam upaya pemberantasan narkoba. Di antaranya menangkap 24.878 orang dan menggagalkan 19.229 kasus peredaran narkoba pada rentang waktu Januari-Juni 2021.
Dari 19.229 kasus peredaran narkoba yang digagalkan, barang bukti terbanyak dari tembakau gorila, yaitu 34 ton. Sedangkan lainnya adalah 2,14 ton ganja, sabu 6,64 ton, heroin 73,4 gram, kokain 106,84 gram, dan ekstasi 239.227 butir. Bila dikonversikan, nilai barang bukti narkoba disita sekira Rp 11,66 triliun.
“Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi di tingkat ASEAN, dan Polri terus melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkoba,” ucapnya.
Di Hari Bhayangkara ke-75, tiga anggota Polri mendapatkan anugerah tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Kombes Ribut Hari Widodo, AKP Ery Murniangsih, dan Brigadir Polisi Kepala Mahfud, Bintara Korps Brimob Polri.
“Selamat kepada personel Polri yang mendapatkan tanda kehormatan atas prestasi yang dimilikinya. Kepada seluruh jajaran Polri, saya mengucapkan selamat bekerja dan berikan pengabdian yang terbaik bagi rakyat,” tutup LaNyalla. (Adv)
JAMBI – Empat Senator Jambi Salurkan Bantuan Akibat Kebakaran yang melanda di Mendahara, Tanjung Jabung Timur Jambi, Rabu (30/6/21).
Baru-baru ini, kobaran api menghanguskan ratusan rumah dalam kebakaran yang terjadi di Dusun Makmur dan Arifin, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Selasa 8 Juni yang lalu.
Menurut data dari Kepala Desa Mendahara ada sekitar 136 rumah yang terdiri dari 136 KK, yang harus kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian mengingat kebakaran tersebut berada di pusat pasar rakyat sebagai jantung perekonomian masyarakat setempat.
DPD RI melalui empat Senator asal Jambi Ria Mayang Sari, M Syukur, Elviana, dan M Sum Indra memberikan perhatian khusus dengan memberikan uluran tangan donasi uang secara langsung sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
“Musibah yang terjadi di Mendahara Tengah tentu sangat menyakitkan untuk kita semua. Kami sangat merasakan suasana kesedihan yang tengah dirasakan saudara kita disana, sudah seharusnya kita bahu membahu mengurangi beban yang kini tengah dirasakan oleh Saudara kita. Semoga bantuan dari DPD RI ini dapat bermanfaat untuk membantu memulihkan kondisi di Mendahara Tengah,” ucap Ria Mayang Sari.
Sementara itu, Senator M Syukur juga merasakan prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi.
“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat buat masyarakat, ini bentuk dari keperdulian kita kepada masyarakat yang kena musibah, saya paham dan mengerti apa yang mereka rasakan dan hampir semua tokoh tokoh di sana saya kenal baik, saya yakin mereka akan segera bangkit,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Senator Elviana juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa Mendahara.
“Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban Saudara kita di Mendahara Tengah,” tukas Elviana.
Senada dengan senator lainnya, Senator M Sum Indra juga mengungkapkan keprihatinan atas musibah kebakaran yang melanda Mendahara.
“Kita dari DPD RI dapil provinsi Jambi, tentunya ingin selalu berkontribusi untuk Jambi tidak hanya soal pembangunan ide ataupun gagasan, kepedulian dan perhatian kepada masyarakat juga penting bagi kami, apalagi soal bencana alam ataupun musibah kebakaran seperti yang di oleh masyarakat mendahara tengah ini, Alhamdulillah melalui donasi ini kami DPD RI Jambi bisa saling berbagi kepada masyarakat semoga ini bisa membantu,” ungkapnya.
Kepala Desa Mendara Tengah Nurhidayah mengungkapkan apresiasi bantuan dari DPD RI terutama Anggota DPD RI dari Jambi, dan akan segera mendistribusikan bantuan tersebut melalui kartu kendali dari kepala desa nantinya.
“Kami sangat berterima atas perhatian dan kepedulian secara khusus yang sudah diberikan oleh DPD RI dan para Senator dari Jambi kepada masyarakat Mendahara yang sangat membutuhkan bantuan saat ini. Semoga menjadi berkah dan ladang ibadah,” pungkas Nurhidayah saat menerima bantuan tersebut.
Penyerahan bantuan diwakilkan kepada Staf Administrasi kantor daerah DPD RI Provinsi Jambi dan diterima Kepala Desa Mendara Tengah Nurhadiyah. (Adv)
