Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan bahwa masih banyak kasus perempuan mengalami “victim blaming” atau perempuan yang berada di posisi yang disalahkan.

“Sebagian besar perempuan saat ini masih sebagai korban victim blamming, bahkan pelecehan seksual juga sering kali tidak disadari oleh korban,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati dalam Peluncuran Laporan State of World Population (SWOP) 2021 “Otonomi Tubuh: Tubuhku Adalah Milikku” di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan meski emansipasi kesetaraan gender sejak beberapa tahun lalu digaungkan, nyatanya perempuan masih banyak mengalami berbagai kasus kekerasan dan eksploitasi termasuk pelecehan seksual.

Untuk anak, lanjut dia, juga seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat yang menjadi keprihatinan semua pihak.

“Bagaimanapun upaya-upaya edukasi, pencegahan dini mencegah kekerasan menjadi sangat penting,” ucapnya.

Menurut dia, di tengah situasi pandemi dan era digitalisasi berbagai modus, cara yang dikembangkan oleh oknum soal kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi.

“Tentunya ini menjadi tantangan besar bagi kita semua seiring dengan platform media sosial yang kuat,” katanya.

Ratna menyampaikan, berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan Indonesia usia 15 – 44 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual.

Data itu, ia menambahkan, dilanjutkan dengan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dua dari tiga anak Indonesia berusia 13 – 17 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan.

“Ini tentunya data yang menjadi pijakan bagi kita semua, persoalan kekerasan harus menjadi prioritas, dalam penyelesaiannya itu harus dengan sinergi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga. Tentunya dukungan masyarakat menjadi sangat penting dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan gerakan masif yang dimulai dari akar rumput,” katanya. (Ant)

Depok – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan dengan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka pusat perbelanjaan atau mal, pasar-pasar besar, tempat olahraga, obyek wisata, serta kegiatan di rumah ibadah ditutup, sedangkan toko kelontong masih diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan jam operasional.

“Kami siap menerapkan PPKM Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan melakukan sosialisasi hingga sampai level terbawah,” kata Mohammad Idris di Depok, Jumat.

Ia mengatakan, saat ini Kota Depok bersama 11 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan sejumlah wilayah di Jabodetabek berstatus level 4. Artinya memiliki level kegawatdaruratan yang tinggi atau masuk zona merah COVID-19.

“Sehingga pemberlakuan PPKM Darurat yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, kami sangat mendukung untuk kita realisasikan pembatasan-pembatasan, bahkan ditutupnya beberapa kegiatan di masyarakat,” katanya.

“Memang penerapannya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Saya harap masyarakat jangan panik dan tetap tenang. Ini demi kesehatan bersama dan perlu kerja sama semua pihak,” jelasnya.

Mohammad Idris menyebutkan pemerintah pusat akan memberlakukan PPKM Darurat mulai 03 Juli 2021. Jangka waktu pemberlakuan kebijakan ini sekitar dua pekan.

“Ini baru arahan dari presiden, dan baru saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memberikan arahan dan penguatan kepada kami terkait detailnya untuk bisa disosialisasikan sampai tingkat RT/RW,” jelasnya.

Dia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari menteri terkait. Instruksi tersebut akan menjadi landasan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat keesokan harinya.

“Dengan begitu, kami bisa melaksanakan kebijakan ini dengan persiapan-persiapan yang matang. Tentunya semua ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, TNI-Polri, dan stakeholder di masyarakat,” ujarnya. (Ant)

Bogor – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengarahkan para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat untuk bersikap kompak dalam menjalankan kebijakan PPKM Darurat di daerahnya masing-masing, yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat mulai Sabtu (3/7) hingga 20 Juli mendatang.

“Kita butuh kekompakan semua untuk melaksanakan arahan pemerintah pusat untuk PPKM Darurat tanpa terkecuali, TNI/Polri saling mengingatkan tugas pokok kita masing-masing,” kata Ridwan Kamil pada rapat koordinasi dengan 27 pemerintah daerah di Jawa Barat secara virtual seperti dikutip dari pernyataan tertulis Pemerintah Kota Bogor, Jumat.

Rapat koordinasi Gubernur Jawa Barat dengan 27 pemerintah daerah di Jawa Barat secara virtual dilaksanakan setelah mengikuti rapat koordinasi implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, secara virtual, Kamis (1/7).

Ridwan Kamil mengarahkan para kepala daerah di Jawa Barat agar segera membuat surat edaran untuk mensosialisasikannya ke seluruh wilayahnya sampai ke tingkat RW dan RT.

“Para kepala daerah agar fokus sosialisasi, pada dua hal yaitu persiapan ke dalam dan mengoptimalkan media untuk penyebaran informasi,” katanya.

Kepada seluruh pimpinan Polres dan Polresta se-Jawa Barat diminta untuk mempersiapkan tindak pidana ringan (tipiring) yang didahului pendekatan persuasif sebelum penerapan sanksi hukum, kepada warga, sektor usaha, dan lembaga yang melanggar protokol kesehatan.

Ridwan Kamil juga mengingatkan para kepala daerah untuk mengecek kembali anggaran refocusing pada APBD di daerahnya. Jika ada proyek perencanaan pembangunan yang belum lelang, sebaiknya digeser ke biaya tidak terduga (BTT) kedaruratan.

Ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit di setiap daerah juga diingatkan oleh Ridwan Kamil untuk ditambah, dengan menyediakan tempat tidur di hotel atau di gedung yang dijadikan pusat isolasi pasien COVID-19.

“Kami akan membantu subsidi anggaran penyewaan hotel atau gedung untuk pusat isolasi pasien COVID-19,” katanya.

Wali Kota Bogor Bima Arya, yang mengikuti rapat koordinasi dengan gubernur Jawa Barat secara virtual mengatakan, Pemerintah Kota Bogor siap melaksanakan PPKM Darurat, pada 3-20 Juli 2021.

Menurut Bima Arya, pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat mulai Sabtu (3/7) hingga 20 Juli 2021.

Menurut Bima, untuk melaksanakan PPKM Darurat, Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan langkah-langkah baik ke dalam pemerintah kota maupun ke luar ke seluruh warga Kota Bogor. (Ant)