Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, meminta seluruh jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) aktif meluruskan informasi yang tidak benar serta melawan penyebaran hoaks di ruang digital. Menurutnya, menjaga nama baik kementerian dan pemerintah merupakan tanggung jawab seluruh aparatur, bukan hanya pimpinan.
Pesan tersebut disampaikan Yandri Susanto saat melantik pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kemendes PDT yang dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Yandri mengatakan, di tengah derasnya arus informasi digital, narasi negatif dan hoaks sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang benar. Karena itu, seluruh pegawai diminta tidak bersikap pasif ketika menemukan informasi menyesatkan yang menyerang pemerintah maupun Kemendes PDT. “Bapak Ibu tolong dipantau. Bukan hanya di Kemendes PDT, tetapi kalau ada yang menyerang pemerintah dan itu hoaks serta tidak benar, cenderung propaganda dan provokatif, kita punya kewajiban untuk meluruskan,” ujar Mendes PDT Yandri Susanto.
Ia mencontohkan beredarnya video yang mengatasnamakan dirinya dan menyebut akan menutup warung-warung desa demi Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, video tersebut merupakan fitnah yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI). “Saya memastikan video itu dibuat dengan AI. Kalau orang cerdas dalam bermedia sosial sebenarnya bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak,” katanya.
Yandri mengajak seluruh pegawai memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menyebarkan informasi yang benar sekaligus memberikan klarifikasi terhadap informasi palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat. “Yang menyebarkan hoaks suaranya nyaring, sementara yang membela justru diam. Padahal masing-masing punya handphone. Jangan diam,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga menegaskan proses pengisian jabatan di lingkungan Kemendes PDT dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik transaksional. Seluruh pejabat yang dilantik, kata dia, telah melalui tahapan seleksi yang ketat tanpa adanya titipan maupun pungutan dalam bentuk apa pun. “Saya dan Pak Wakil Menteri sejak awal berkomitmen tidak ada kongkalikong dalam pengisian jabatan. Tidak ada permintaan apa pun, termasuk uang, dalam proses ini,” ujarnya.
Mendes Yandri berharap para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta bersama-sama menjaga nama baik Kemendes PDT melalui kinerja yang optimal dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
