PANGKALPINANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dialami ratusan nelayan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), selama hampir 21 hari mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pertamina menyatakan kesiapannya menyalurkan tambahan pasokan BBM bersubsidi sebanyak 120.000 liter guna memenuhi kebutuhan para nelayan.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, setelah menerima audiensi kelompok nelayan Pangkalpinang yang dipimpin Ferdiyansyah di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026). Pertemuan itu menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan langsung keluhan terkait terbatasnya pasokan BBM yang selama ini menghambat aktivitas mereka.
Didit menjelaskan, sekitar 400 nelayan mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, baik jenis solar maupun Pertalite. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan melaut dan pendapatan nelayan. Bahkan, sebagian nelayan terpaksa menghentikan sementara aktivitasnya karena tidak memiliki cukup bahan bakar untuk melaut.
“Permasalahan utamanya nelayan kekurangan pasokan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, selama hampir 21 hari akibat ketiadaan stok. Ini tentu berdampak langsung terhadap aktivitas dan penghasilan para nelayan,” ujar Didit.
Merespons keluhan tersebut, Didit mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wijaksono selaku penanggung jawab Pertamina wilayah Bangka Belitung. Dari komunikasi itu, Pertamina menyatakan kesediaannya memberikan tambahan pasokan BBM sebanyak 120.000 liter untuk membantu mengatasi kebutuhan nelayan di Pangkalpinang.
“Alhamdulillah, sudah ada titik terang. Pertamina siap menyalurkan tambahan BBM sebanyak 120.000 liter, baik solar maupun Pertalite. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang harus segera menyelesaikan administrasi dan pendataan agar proses penyalurannya dapat segera direalisasikan,” jelasnya.
Didit menegaskan, proses penyaluran tambahan BBM tersebut akan dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang bersama Pertamina. Koordinasi dan pendataan dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh nelayan yang memenuhi persyaratan serta mencegah potensi penyalahgunaan dalam distribusinya.
“Kami meminta dinas terkait segera menuntaskan administrasinya. DPRD Babel akan terus mengawal proses ini agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh para nelayan,” tegasnya.
Selain mendorong penyelesaian persoalan pasokan dalam waktu dekat, DPRD Babel juga menyiapkan langkah jangka panjang. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan dan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Didit, DPRD Babel bersama pihak terkait akan menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas kebutuhan BBM bersubsidi sekaligus menyampaikan usulan penambahan kuota, khususnya untuk tahun anggaran 2027.
“Kami akan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, bagi nelayan dan wilayah Bangka Belitung secara keseluruhan agar kebutuhan pada 2027 dapat terpenuhi. Harapannya, persoalan seperti ini tidak terus berulang dan nelayan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik,” pungkas Didit.
Upaya DPRD Babel tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas nelayan Pangkalpinang sekaligus mendorong ketersediaan BBM bersubsidi yang lebih memadai. Dengan tambahan pasokan dan perencanaan kuota yang lebih sesuai kebutuhan, distribusi BBM diharapkan semakin tepat sasaran sehingga kegiatan melaut dan sumber penghidupan nelayan dapat terus berjalan. (Red/RC)
