Wagub Sulut Harap Pencanangan Sebagai Kota Bebas Pungli Akan Buat Daerahnya Lebih Optimal

Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw berharap pencanangan sebagai kota bebas pungli akan membuat daerahnya lebih optimal dalam memberantas praktik pungli ke depannya.

“Kiranya rangkaian sosialisasi saber pungli ini akan mengoptimalkan pemberantasan pungli ke depan sehingga penyelenggaraan administrasi serta pelayanan publik senantiasa mampu menunjukkan ke arah semakin efektif dan efisien,” kata Wagub Steven dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Menuju Wilayah Kota Bebas dari Pungli di Era Pandemi COVID-19” di Manado, Kamis.

Pelayanan publik di daerah ini senantiasa menunjukkan kualitas ke arah yang lebih baik, di mana dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengacu pada misi ke tujuh ‘Sapta Cipta Pembangunan Daerah’ yakni mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sasarannya antara lain meningkatkan integritas dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berdaya saing,” sambungnya.

Wagub menambahkan, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, misi pembangunan 2021-2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Untuk konsisten meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, dalam pembangunan 2021-2026 disematkan misi pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antardaerah yang di dalamnya termuat strategi peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pemberantasan pungli,” tandasnya.

Ketua Saber Pungli Pusat Komjen. PoL. Drs. Agung Budi Maryoto, MSi mengatakan telah melaksanakan kegiatan yang sama di Provinsi Aceh pada bulan lalu dan rencananya minggu depan di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Provinsi Kepri, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Presiden telah menetapkan lima program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakan lima tahun mendatang yang pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyedehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” ungkapnya.

Presiden lanjut dia, juga menjelaskan cara berpikir birokrasi harus diubah sehingga kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi, lanjutnya.

Agung juga menyampaikan bahwa pada pertemuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Watimpres, salah satu hasil perdebatan tersebut membahas tentang daerah yang menghambat UMKM dan masih praktek pungli pada pelayanan publik.

“Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli dan UPP Daerah Kabupaten/Kota dapat memberdayakan perannya untuk mengatasi permasalahan tersebut,” tukasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pencanangan kota dan kabupaten, Provinsi Sulut bebas pungli, kemudian dilakukan pemberian plakat. (Ant)