JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut meningkat 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876.
Penetapan UMP 2027 tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di kawasan Jakarta Pusat, Jumat. Pramono mengatakan, keputusan itu telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Proses pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.
Pramono menyebutkan, kenaikan UMP 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,1 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan nominal upah sebesar Rp407.065 dari ketetapan UMP 2026.
Menurut Pramono, keputusan tersebut mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan penetapan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski batas waktu penyelesaian sebenarnya jatuh pada hari berikutnya, Pemprov DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil mencapai kesepakatan lebih awal.
“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.
Kenaikan UMP tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja di tengah kebutuhan hidup yang terus berkembang. Di sisi lain, penetapan besaran upah juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha agar penyesuaian biaya tenaga kerja dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik.
Dengan ditetapkannya UMP 2027, Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan pengupahan dapat menjadi bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang harmonis. Keseimbangan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dinilai penting untuk menjaga iklim usaha sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Desmar Panggarbesi
Editor: Dwi Kurniawan




















