Editorial Oleh: Gusti Rahmat (Pemimpin Redaksi sahabatrakyat.com)
Selamat Ulang Tahun ke-75 Pak Presiden.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto membawa harapan besar untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan nasional. Memasuki 17 Oktober 2026, masa pemerintahannya telah berjalan sekitar 727 hari. Waktu tersebut menjadi momentum yang relevan untuk menilai arah kebijakan sekaligus mengukur sejauh mana janji-janji pemerintah mulai dirasakan masyarakat.
Pemerintahan Prabowo telah menjalankan sejumlah program unggulan, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri nasional, serta berbagai agenda di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2026, Presiden menyatakan bahwa pemerintah telah menerapkan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa pemerintahan. Klaim tersebut menunjukkan besarnya agenda yang hendak dikerjakan pemerintah, tetapi jumlah kebijakan saja belum cukup untuk membuktikan keberhasilan. Hasil dan manfaatnya harus diuji melalui pelaksanaan di lapangan.
Di tengah agenda tersebut, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: apakah Presiden Prabowo harus terus-menerus menghadapi demonstrasi? Bukankah pemerintah membutuhkan stabilitas, dukungan politik, dan waktu untuk menjalankan program-programnya?
Pertanyaan itu sah. Pemerintahan yang terus-menerus berhadapan dengan konflik tentu akan menghadapi tantangan dalam menjalankan agenda pembangunan. Namun, persoalannya tidak sesederhana meminta masyarakat berhenti berdemo. Demonstrasi sering kali muncul karena ada persoalan yang belum terjawab, kebijakan yang dinilai tidak adil, atau aspirasi yang belum memperoleh tanggapan memadai.
Karena itu, ungkapan “Prabowo jangan didemo” sebaiknya tidak dimaknai sebagai larangan bagi rakyat untuk menyampaikan keberatan. Ungkapan tersebut lebih tepat dibaca sebagai harapan agar pemerintah dapat bekerja dengan baik, sementara masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan mengoreksi jalannya kekuasaan.
Dalam demokrasi, dukungan dan kritik bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan demi memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Persoalan utama yang dihadapi pemerintahan bukan sekadar banyak atau sedikitnya demonstrasi, melainkan kesenjangan yang mungkin muncul antara tujuan kebijakan, pelaksanaan program, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki tujuan penting untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok sasaran lainnya. Akan tetapi, program berskala nasional tersebut memerlukan pengawasan ketat, mulai dari kualitas dan keamanan makanan, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang bebas dari masalah.
Demikian pula dengan agenda ketahanan pangan dan energi. Pemerintah perlu memastikan bahwa capaian produksi benar-benar berdampak pada ketersediaan barang, kestabilan harga, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberhasilan yang diumumkan pemerintah perlu disertai data yang terbuka dan dapat diuji secara independen.
Di sisi lain, masyarakat masih menaruh perhatian besar pada harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, kemiskinan, pemberantasan korupsi, serta kualitas pelayanan publik. Ketika penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran, kesempatan kerja sulit diperoleh, atau layanan dasar belum merata, masyarakat akan menuntut jawaban dari pemerintah.
Tantangan tersebut tercermin dalam sejumlah survei yang dipublikasikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang diberitakan Reuters pada 16 Oktober 2026, mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerja Presiden sebesar 44,5 persen. Sementara itu, survei lembaga lain yang diberitakan pada periode yang sama menunjukkan angka berbeda. Perbedaan ini menegaskan bahwa hasil survei harus dibaca sesuai metode, waktu, dan sampelnya; tidak satu pun boleh dianggap sebagai gambaran mutlak seluruh penduduk Indonesia. Meski demikian, hasil-hasil tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik perlu terus dijaga melalui kinerja yang nyata.
Demonstrasi pun tidak semestinya langsung dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap Presiden. Dalam negara demokratis, aksi damai merupakan salah satu cara warga menyampaikan aspirasi dan mengingatkan pemerintah tentang persoalan yang perlu diselesaikan. Kritik terhadap kebijakan tidak otomatis berarti penolakan terhadap negara ataupun keinginan untuk menjatuhkan pemerintahan.
Namun, kebebasan menyampaikan pendapat juga harus dijalankan dengan tanggung jawab. Aksi yang damai, berbasis fakta, dan memiliki tuntutan jelas akan lebih kuat secara moral daripada tindakan anarkistis, perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau penyebaran informasi palsu. Pemerintah wajib melindungi hak demonstran, sedangkan peserta aksi harus menghormati hak masyarakat lain dan menjaga ketertiban.
Dengan demikian, persoalan sebenarnya bukan apakah Prabowo boleh didemo atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah pemerintah mampu mendengar aspirasi, menjelaskan kebijakannya secara terbuka, dan memperbaiki kekurangan yang terbukti merugikan masyarakat.
Kami berpandangan bahwa Presiden Prabowo patut diberi kesempatan untuk menjalankan mandat konstitusionalnya. Pemerintah membutuhkan ruang untuk bekerja, menyelesaikan program prioritas, dan memastikan pembangunan berlangsung secara terencana. Kritik yang sehat seharusnya tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan, tetapi mendorong perbaikan kebijakan.
Akan tetapi, kesempatan untuk bekerja tidak boleh berubah menjadi tuntutan agar rakyat diam. Mandat yang diperoleh melalui pemilihan umum bukanlah cek kosong. Presiden dan seluruh jajaran pemerintah tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan anggaran, serta hasil kerja mereka kepada publik.
Di sinilah makna penting ungkapan “Prabowo jangan didemo” harus ditempatkan secara proporsional. Jika maksudnya adalah mengajak masyarakat memberikan ruang bagi program pemerintah agar dapat berjalan, gagasan itu layak dipertimbangkan. Namun, jika ungkapan tersebut digunakan untuk menekan warga agar tidak mengkritik atau melarang demonstrasi damai, maka hal itu bertentangan dengan semangat demokrasi.
Pemerintah tidak seharusnya mengukur keberhasilan dari seberapa sedikit kritik yang terdengar. Pemerintah justru perlu mengukur keberhasilan dari seberapa banyak masalah masyarakat yang berhasil diselesaikan. Harga pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta penegakan hukum yang adil merupakan indikator yang lebih bermakna daripada sekadar besarnya dukungan politik.
Kita juga perlu bersikap adil. Tidak semua kebijakan pemerintah gagal, sebagaimana tidak semua kebijakan otomatis berhasil hanya karena diumumkan sebagai program unggulan. Program yang membawa manfaat patut diapresiasi, sementara program yang bermasalah harus diperbaiki. Apresiasi dan kritik merupakan dua bentuk partisipasi publik yang sama-sama dibutuhkan.
Presiden Prabowo dan para pembantunya perlu menunjukkan bahwa kritik bukan ancaman, melainkan sumber informasi untuk memperbaiki pemerintahan. Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjelaskan langkah konkret untuk mengatasinya. Ketika mahasiswa menyampaikan keberatan terhadap suatu kebijakan, pemerintah perlu membuka ruang dialog. Ketika ditemukan penyimpangan anggaran, penegak hukum harus menindaklanjutinya tanpa pandang bulu.
Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang bebas dari kritik. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan arah, mengambil keputusan berdasarkan data, mengakui kekurangan, dan melakukan koreksi secara terbuka.
Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menilai seluruh kebijakan secara hitam-putih. Namun, pemerintah juga tidak boleh meminta kepercayaan tanpa menunjukkan hasil. Kepercayaan publik harus dibangun melalui bukti, bukan semata-mata melalui pidato, slogan, atau kampanye keberhasilan.
Untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif sekaligus menjaga kualitas demokrasi, terdapat beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo dan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, pemerintah harus mengutamakan hasil yang dirasakan rakyat. Evaluasi program tidak cukup berdasarkan jumlah kegiatan, besarnya anggaran, atau banyaknya kebijakan yang diterbitkan. Pemerintah perlu menunjukkan indikator keberhasilan yang terukur, termasuk dampaknya terhadap pendapatan keluarga, harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan.
Kedua, transparansi anggaran harus diperkuat. Program strategis berskala besar perlu disertai informasi yang mudah diakses mengenai perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasinya. Keterbukaan ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa uang negara digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan.
Ketiga, Presiden dan jajaran pemerintah perlu membuka ruang dialog. Aspirasi mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pelaku usaha kecil, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya harus didengar secara sungguh-sungguh. Dialog tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas.
Keempat, hak menyampaikan pendapat harus dilindungi. Aparat penegak hukum perlu memastikan demonstrasi berlangsung aman, mengutamakan pendekatan persuasif, serta bertindak secara proporsional apabila terjadi pelanggaran hukum. Kritik yang disampaikan secara damai tidak boleh disamakan dengan tindakan kekerasan.
Kelima, DPR dan lembaga pengawas harus menjalankan fungsinya secara independen. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi. Dukungan politik terhadap Presiden tidak boleh menghilangkan kewajiban lembaga perwakilan untuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat atau merugikan kepentingan publik.
Keenam, masyarakat dan peserta demonstrasi harus menjaga tanggung jawab bersama. Aspirasi perlu disampaikan berdasarkan fakta, tuntutan yang jelas, dan cara-cara damai. Penyebaran informasi palsu, perusakan fasilitas umum, intimidasi, dan kekerasan justru dapat mengurangi legitimasi tuntutan yang diperjuangkan.
Ketujuh, media massa harus tetap independen dan profesional. Pers perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakannya sekaligus menyampaikan kritik masyarakat secara proporsional. Informasi harus diverifikasi, konteks tidak boleh dihilangkan, dan kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok tertentu.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah tidak perlu memandang demonstrasi sebagai ancaman yang harus dihindari dengan segala cara. Demonstrasi dapat menjadi sarana untuk mendeteksi persoalan, memperbaiki komunikasi, dan mendorong perubahan kebijakan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
Memasuki sekitar 727 hari masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa agenda pembangunan yang dijanjikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Program unggulan perlu dinilai berdasarkan manfaatnya, sementara persoalan yang muncul harus diakui dan diselesaikan secara terbuka.
Ungkapan “Prabowo jangan didemo” boleh menjadi ajakan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Namun, ungkapan tersebut tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membungkam kritik atau membatasi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Indonesia membutuhkan pemerintahan yang stabil, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan meniadakan kebebasan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi kekuatan kepemimpinan harus berjalan bersama keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum.
Rakyat juga perlu membedakan antara kritik yang membangun dan tindakan yang merusak. Tidak setiap kebijakan harus ditolak, tetapi tidak setiap kebijakan pula harus diterima tanpa evaluasi. Dukungan yang rasional berarti memberikan apresiasi ketika pemerintah berhasil dan menyampaikan koreksi ketika pemerintah melakukan kekeliruan.
Pada akhirnya, keberhasilan Presiden Prabowo tidak ditentukan oleh seberapa sering rakyat turun ke jalan, melainkan oleh seberapa jauh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan, memberantas korupsi, dan menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
Presiden patut diberi kesempatan untuk bekerja, tetapi rakyat tetap berhak mengawasi. Pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik, selama bekerja dengan benar dan berpihak kepada kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat tidak harus berhenti berdemo agar pemerintah bisa bekerja. Pemerintah harus bekerja dengan baik agar rakyat memiliki semakin banyak alasan untuk percaya.
