Beranda Daerah

Kampung Tua Seranggong Dipenuhi Semak Belukar, Pansus DPRD Batam Himpun Fakta

Pansus DPRD Kota Batam meninjau kondisi Kampung Tua Seranggong bersama sejumlah anggota Pansus di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kamis (19/11/2026).

BATAM – DPRD Kota Batam melalui Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua terus mematangkan penyusunan regulasi guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan kampung tua di daerah tersebut.

Sebagai bagian dari proses pembahasan, Pansus kembali melakukan peninjauan lapangan dengan mengunjungi Kampung Tua Seranggong, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kamis (19/11/2026). Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun fakta dan melihat secara langsung kondisi kawasan yang menjadi salah satu objek pembahasan Ranperda.

Peninjauan dipimpin Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda, S.E., bersama sejumlah anggota, yakni Taufik Ace Muntasir, Tapis Dabbal Siahaan, S.H., Siti Nurlailah, S.T., M.T., dan Asnawati Atiq, S.E., M.M.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pansus mendapati kondisi Kampung Tua Seranggong yang saat ini sudah tidak lagi berpenghuni. Kawasan yang disebut pernah dihuni puluhan kepala keluarga (KK) itu kini dipenuhi semak belukar dan sulit diakses, meskipun lokasinya berada tidak jauh dari kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi Pansus dalam memahami persoalan yang dihadapi masing-masing kampung tua di Batam. Peninjauan langsung dinilai diperlukan agar penyusunan regulasi tidak hanya mengacu pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan data dan informasi untuk menyempurnakan substansi Ranperda tentang Penataan Kampung Tua. Selain melihat kondisi kawasan, Pansus juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh dan pihak yang memiliki perhatian terhadap keberadaan kampung tua, termasuk Rumpun Warisan Khazanah Batam (RWKB).

“Hari ini kita meninjau Kampung Tua Seranggong di Bengkong. Kita himpun kenyataan di lapangan sebagai bahan untuk pembahasan intensif terkait Ranperda ini,” kata Kamaruddin.

Ia menjelaskan, setiap kampung tua memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Namun, secara umum, sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan legalitas lahan dan kejelasan tata batas kawasan.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar regulasi yang disusun dapat diterapkan secara tepat dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

“Ini akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait seperti BP Batam, agar Perda ini nantinya benar-benar sinkron dengan peraturan lainnya,” tambahnya.

Kamaruddin menegaskan, seluruh hasil peninjauan lapangan dan aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan lanjutan oleh Pansus bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam serta instansi terkait lainnya. Dengan demikian, substansi Ranperda diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di setiap kawasan kampung tua.

Pada hari yang sama, Pansus juga menggelar pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Ex-Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Pertemuan tersebut membahas lebih lanjut substansi Ranperda tentang Penataan Kampung Tua, khususnya berbagai persoalan yang memerlukan penyelarasan dan koordinasi antarlembaga.

Ketua Pansus, Muhammad Yunus, S.Pi., seusai pertemuan menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja secara maraton untuk menghimpun masukan serta membahas hasil koordinasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut dilakukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan kampung tua di Kota Batam.

Menurut Yunus, keberadaan kampung tua tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan erat dengan warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Batam. Karena itu, keberadaannya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan melalui landasan hukum yang jelas.

Seorang pemerhati sejarah dan budaya lokal, dalam pernyataan ilustratif, menilai penataan kampung tua perlu memperhatikan aspek sejarah serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Menurutnya, regulasi yang disusun harus mampu menjaga identitas kawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Penataan kampung tua bukan hanya soal batas wilayah dan status lahan, tetapi juga bagaimana sejarah, budaya, serta identitas masyarakat tetap terjaga. Kepastian hukum akan membantu melindungi warisan tersebut untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Melalui pembahasan Ranperda ini, DPRD Kota Batam berharap terbentuk landasan hukum yang kuat untuk melindungi keberadaan kampung tua sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi masyarakat yang menempatinya.

Dengan regulasi yang jelas dan terkoordinasi, persoalan legalitas lahan serta tata batas kawasan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah. Pada saat yang sama, identitas sejarah, warisan budaya, dan kearifan lokal masyarakat Batam dapat terus dipelihara sebagai bagian dari kekayaan daerah.

Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan