Beranda Daerah

Pemko Medan Optimalkan Retribusi Daerah, Pelayanan Publik Jadi Prioritas

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya meningkatkan penerimaan tersebut harus disertai dengan pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, saat membuka Pelatihan Optimalisasi Retribusi Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan itu berlangsung di Gedung Balai Diklat Keuangan, Jalan Eka Warni, Kecamatan Medan Johor, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutan tertulisnya, Rico Waas menyampaikan bahwa retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi harus dilaksanakan secara profesional, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, optimalisasi retribusi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan. Setiap perangkat daerah juga harus mampu mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber penerimaan yang sudah berjalan.

“Melalui pelatihan ini, saya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi retribusi daerah, memperkuat sistem pengawasan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemungutan dan pelaporan,” pesannya.

Rico Waas juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan retribusi. Dengan langkah tersebut, setiap potensi pendapatan diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting karena retribusi memiliki karakteristik berbeda dengan pajak. Dalam pemungutan retribusi, terdapat pelayanan atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari kewajiban pembayaran tersebut.

Sementara itu, Citra Effendi Capah menjelaskan bahwa optimalisasi retribusi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan upaya memaksimalkan penerimaan dari potensi retribusi yang selama ini telah berjalan. Adapun ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas jangkauan pengelolaan terhadap sumber-sumber potensi baru yang belum tergarap.

“Yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi diperbanyak. Itulah optimalisasi. Kita harus melihat potensi yang ada di masing-masing perangkat daerah dan bagaimana memaksimalkannya,” ujarnya.

Citra juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), untuk mendukung pengelolaan retribusi. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas, transparansi, serta mempermudah proses pengawasan dan pelaporan penerimaan daerah.

Kepala Bapenda Kota Medan, Muhammad Agha Novrian, mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan OPD pengampu retribusi dalam mengidentifikasi, menggali, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

Ia menilai retribusi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung PAD sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh perangkat daerah. Terlebih, masih terdapat berbagai potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Selama ini belum optimal. Masih banyak potensi yang belum tergali, masih ada kebocoran dan masih ada pelayanan yang belum berbasis digital. Oleh karena itu, diklat ini bukan sekadar formalitas. Diklat ini adalah momentum untuk mengubah cara kerja kita,” tegas Agha.

Menurut Agha, pelatihan yang berlangsung selama lima hari tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir aparatur dalam menjalankan tugas. Peserta tidak hanya dituntut berperan sebagai penagih retribusi, tetapi juga harus mampu menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.

Selain perubahan pola pikir, peserta diharapkan mampu menguasai data dan mengikuti perkembangan teknologi dalam pengelolaan retribusi. Kehadiran kecerdasan buatan serta penerapan sistem pembayaran nontunai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pendapatan daerah.

“Perkembangan zaman sudah semakin maju. Sudah ada AI, semua juga sudah mengarah ke sistem nontunai dan lainnya. Ini menuntut kita semua untuk dapat menyelaraskan dan menyesuaikan diri,” ujarnya.

Agha turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan pengelolaan dan pemungutan retribusi. Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar potensi kebocoran dapat ditekan.

Ia berharap, setelah mengikuti pelatihan selama lima hari, setiap peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga menghasilkan rencana aksi konkret yang dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Langkah tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan pengelolaan retribusi.

“Target kita jelas, tahun 2026 ini realisasi retribusi daerah Kota Medan harus naik dari tahun sebelumnya. Kita semua harus sepakat bahwa retribusi ini juga merupakan penunjang utama pembangunan di Kota Medan,” ungkapnya.

Pelatihan Optimalisasi Retribusi Daerah tersebut diikuti 33 aparatur dari sembilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Selain meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola pendapatan daerah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan kapasitas aparatur dan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).

Melalui pelatihan tersebut, Pemko Medan berharap pengelolaan retribusi semakin efektif, potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal, dan kualitas pelayanan publik terus meningkat. Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya memperkuat kemampuan fiskal daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red/OPL)