TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2025–2026 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Jumat (13/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kepri, H. Iman Sutiawan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Iman Sutiawan menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan dan penyelarasan yang telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menjelaskan, proses pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan umum anggaran dengan prioritas program pembangunan yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun mendatang. Setelah seluruh tahapan pembahasan dan penyelarasan diselesaikan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027 yang menjadi bagian dari kesepakatan mencakup pendapatan daerah sebesar Rp3.441.570.875.180 atau sekitar Rp3,44 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.479.842.014.954 atau sekitar Rp3,47 triliun. Adapun penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp149.400.000.000 atau Rp149,4 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp111.128.860.226 atau sekitar Rp111,12 miliar.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari kerangka kebijakan anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi tahapan selanjutnya dalam proses penyusunan APBD 2027.
Setelah penyampaian struktur anggaran, agenda rapat dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepulauan Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepri. Penandatanganan tersebut mencakup dokumen KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bentuk persetujuan bersama terhadap arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
Prosesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen nota kesepakatan. Penyerahan ini menjadi penanda adanya kesepahaman antara pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif dan DPRD sebagai unsur legislatif dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas penganggaran untuk tahun 2027.
Iman Sutiawan menutup rapat paripurna dengan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Riau, seluruh anggota DPRD, jajaran OPD, serta para undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat hingga selesai.
Ia berharap kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi dasar bagi kelanjutan proses penyusunan anggaran daerah secara terarah dan sesuai dengan tahapan yang berlaku.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam perencanaan anggaran daerah. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan menuju penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2027.
Melalui kesepakatan tersebut, arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun mendatang telah memiliki kerangka bersama yang menjadi acuan bagi tahapan penganggaran berikutnya. (Red/YSS)
