LEBONG – Pemerintah Kabupaten Lebong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih mudah, cepat, serta terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tiga inovasi pelayanan yang dirancang untuk mendekatkan akses administrasi kependudukan kepada masyarakat dalam berbagai fase kehidupan.
Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pelayanan Tiga Inovasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terintegrasi Kabupaten Lebong Tahun 2026, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., dengan mengusung tema pelayanan, “Pemerintah Hadir di Setiap Fase Kehidupan.”
Dalam arahannya, Bupati Azhari menegaskan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar urusan dokumen atau pemenuhan persyaratan birokrasi. Lebih dari itu, pelayanan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kemudahan, kepastian pelayanan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus hadir dalam setiap peristiwa penting kehidupan warga, mulai dari kelahiran, perubahan status kependudukan, hingga peristiwa kedukaan. Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan perlu dirancang agar masyarakat tidak menghadapi proses yang berbelit-belit ketika membutuhkan dokumen resmi.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, Pemkab Lebong memperkuat penerapan tiga inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Ketiganya meliputi PADUKAN SMARTEN BLAU atau Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi, yang bertujuan menghadirkan layanan terpadu dan lebih mudah diakses masyarakat.
Inovasi kedua adalah HADIR (Bahagia Sejak Lahir), yakni layanan yang memberikan kemudahan pengurusan administrasi kependudukan sejak seorang anak dilahirkan. Sementara itu, inovasi ketiga, BELA SUNGKAWA, ditujukan untuk membantu masyarakat mengurus administrasi kependudukan ketika menghadapi peristiwa kedukaan.
Bupati Azhari menegaskan, penguatan ketiga inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program Bantu Rakyat. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, membangun koordinasi dan sinergi agar pelayanan benar-benar menjangkau masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam program Bantu Rakyat. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, camat hingga kepala desa harus bersinergi memastikan pelayanan sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipersulit dalam mengurus administrasi kependudukan. Kita ingin pelayanan yang memudahkan, bukan membebani rakyat,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan sangat bergantung pada kesiapan petugas di lapangan. Oleh sebab itu, petugas di tingkat kecamatan maupun desa harus memahami mekanisme pelaksanaan ketiga inovasi tersebut agar mampu memberikan informasi yang tepat serta membantu masyarakat menyelesaikan kebutuhan administrasi secara cepat dan benar.
Melalui Bimtek ini, para petugas diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Sikap ramah, responsif, teliti, dan bertanggung jawab juga menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang baik.
Dari sisi masyarakat, kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dinilai sangat penting, terutama ketika warga menghadapi peristiwa kelahiran maupun kedukaan. Seorang warga menyampaikan bahwa layanan yang mudah dijangkau akan membantu masyarakat menghemat waktu dan mengurangi beban pengurusan dokumen.
“Pelayanan seperti ini tentu sangat membantu masyarakat. Ketika ada anggota keluarga yang baru lahir atau ketika keluarga sedang berduka, kami berharap pengurusan dokumen bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus bolak-balik mengurus persyaratan,” ujar Redo kepada media.
Pemkab Lebong menegaskan bahwa penerapan inovasi tidak boleh berhenti sebatas program maupun slogan. Pelaksanaannya harus diwujudkan melalui pelayanan nyata yang dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Komitmen ini sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintahan Bupati H. Azhari dalam membangun birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat, mengutamakan kemudahan, serta memastikan hak administrasi kependudukan setiap warga terpenuhi.
Melalui program Bantu Rakyat, Pemerintah Kabupaten Lebong berharap pelayanan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semangat “Pemerintah Hadir di Setiap Fase Kehidupan” menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga. (Red/AAP)
