TANJUNGPINANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aziz Martindaz, S.Pd., mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menghadapi puncak musim hujan serta dampak perubahan iklim. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas melalui perencanaan matang, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Aziz dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Kepri Tahun 2026, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (3/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, memaparkan bahwa terdapat 1.231 kejadian bencana sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah itu telah melampaui total kejadian sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 948 kasus.
“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi,” ujar Misni.
Menanggapi kondisi tersebut, Aziz menilai penanggulangan bencana harus bergeser dari pola reaktif menjadi preventif melalui langkah terencana dan berkelanjutan. Karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan juga membutuhkan strategi khusus, terutama untuk wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan permukiman yang rentan terhadap cuaca ekstrem.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memastikan langkah pencegahan, sistem peringatan dini, kesiapan personel, hingga sarana evakuasi benar-benar berfungsi dengan baik,” tegas Aziz.
Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah, sepanjang 2025 Kepri mencatat 210 kejadian banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung maupun gelombang tinggi.
Dari sebaran wilayah, Kabupaten Bintan mencatat 268 kejadian, Kota Tanjungpinang 238 kejadian, dan Kabupaten Natuna 111 kejadian. Selanjutnya, Kabupaten Karimun 96 kejadian, Kabupaten Kepulauan Anambas 95 kejadian, Kota Batam 81 kejadian, serta Kabupaten Lingga 50 kejadian.
Aziz mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dan instansi terkait memperkuat koordinasi agar mitigasi menjangkau seluruh wilayah. Kesiapan logistik, jalur komunikasi, transportasi evakuasi, serta akses pelayanan darurat di pulau-pulau juga harus menjadi perhatian.
“Kepri memiliki tantangan geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Kita ingin seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terluar, mendapatkan perlindungan dan penanganan yang cepat ketika terjadi bencana,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi infrastruktur pengendalian banjir, sistem drainase, serta fasilitas penanggulangan bencana. Mitigasi harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah agar infrastruktur yang dibangun memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Selain itu, edukasi kebencanaan perlu ditingkatkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pelatihan evakuasi serta penyebarluasan informasi peringatan dini dinilai penting untuk membangun masyarakat tangguh bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menjelaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam mitigasi dan penanganan bencana. Potensi yang perlu diantisipasi meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem.
Sekdaprov Kepri Misni juga menekankan tujuh langkah strategis kesiapsiagaan, di antaranya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sistem peringatan dini, peningkatan kesiapan personel, kelengkapan peralatan evakuasi, dan ketersediaan logistik darurat. Mitigasi fisik turut didorong melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, serta pembangunan kolam retensi.
Sebagai anggota Komisi IV, Aziz menegaskan DPRD Kepri akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran sesuai kewenangannya untuk mendorong kebijakan penanggulangan bencana yang tepat sasaran. Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut ditindaklanjuti melalui langkah konkret di seluruh kabupaten dan kota.
“Rapat koordinasi ini harus menghasilkan langkah nyata. Kita berharap seluruh instansi semakin siap, masyarakat semakin memahami risiko bencana, dan pemerintah daerah memiliki sistem penanganan yang cepat serta terkoordinasi,” tuturnya.
Aziz juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran air, serta mengikuti informasi dan peringatan dini dari instansi berwenang.
Ia berharap sinergi pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat memperkuat ketangguhan Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman bencana sekaligus meminimalkan risiko korban dan kerugian. (Red/YSS)
