JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah perkembangan strategis sektor energi nasional, mulai dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, hingga kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam pertemuan itu, Bahlil menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai sejumlah agenda yang berkaitan dengan sektor energi dan perkembangan kegiatan pemerintah. Salah satu hal yang dilaporkan adalah perkembangan pembahasan RUU Migas yang menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan sektor minyak dan gas bumi.
Selain itu, Bahlil juga melaporkan kehadirannya mewakili Presiden dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang digelar di Tangerang. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan aktual yang memerlukan perhatian pemerintah, terutama terkait kelancaran layanan energi bagi masyarakat.
“Saya melaporkan beberapa perkembangan terkait dengan tadi saya mewakili Bapak Presiden di acara membuka Trade Expo yang ke-41 di Tangerang. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil kepada awak media seusai pertemuan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah gangguan kelistrikan atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah. Bahlil menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan listrik harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat menikmati pasokan energi yang andal dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada tataran kebijakan, tetapi juga harus diperkuat dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) memiliki peran penting untuk mengevaluasi penyebab gangguan, meningkatkan keandalan jaringan, serta memastikan pelayanan kepada pelanggan berjalan optimal.
Bahlil mengatakan, pemerintah ingin agar persoalan kelistrikan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan. Langkah perbaikan tersebut diperlukan agar gangguan serupa dapat diminimalkan dan kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi.
“Saya juga tadi menyampaikan karena diskusi tentang bagaimana cara agar beberapa daerah tentang listrik harus kita lakukan, apa namanya perbaikan yang lebih intensif lagi, agar bisa kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat,” ungkapnya.
Terkait gangguan listrik di wilayah Batam, Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan laporan awal yang diterimanya, persoalan tersebut dipicu oleh sejumlah kendala teknis. Salah satunya berkaitan dengan jaringan listrik yang terdampak sambaran petir, selain kemungkinan adanya faktor teknis lain yang turut memengaruhi kelancaran pasokan listrik.
Meski demikian, penanganan persoalan tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak PLN untuk memperoleh gambaran teknis yang lebih lengkap. Evaluasi diperlukan guna mengetahui penyebab gangguan secara menyeluruh sekaligus menentukan langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain pemulihan layanan, persoalan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak gangguan listrik juga menjadi hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Bahlil menyatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PLN karena perusahaan tersebut memiliki informasi teknis mengenai pelaksanaan pelayanan dan dampak gangguan terhadap pelanggan.
“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan,” katanya.
Di luar persoalan kelistrikan, Bahlil turut menyoroti kendala distribusi BBM di Bali. Ia menyampaikan bahwa Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah berada di Bali untuk menangani persoalan distribusi tersebut.
Pemerintah, kata Bahlil, perlu memperoleh laporan terkini mengenai kondisi di lapangan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat. Untuk itu, ia berencana menggelar rapat dengan pihak terkait guna mengevaluasi kendala distribusi sekaligus memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat kembali berjalan lancar.
Kendala yang terjadi di Bali menjadi perhatian karena kelancaran distribusi BBM berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah dan badan usaha penyedia energi diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran serta mempercepat penyelesaiannya.
Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa persediaan BBM secara nasional masih berada dalam kondisi aman. Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketahanan stok BBM nasional berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang saat ini perlu mendapat penanganan lebih lanjut berkaitan dengan distribusi di lapangan, bukan kekurangan stok BBM secara nasional. Dengan demikian, pemerintah akan memusatkan perhatian pada upaya memperlancar penyaluran agar pasokan dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16–18 hari, jadi masih clear, tidak ada masalah secara stok nasional. Jadi, distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala, itu yang sebentar saya akan rapat,” pungkasnya.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Bahlil tersebut menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga keandalan energi nasional. Pembahasan RUU Migas, evaluasi gangguan listrik, serta penanganan distribusi BBM menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebijakan energi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, tindak lanjut melalui koordinasi dengan PLN dan Pertamina diharapkan dapat membantu menyelesaikan kendala teknis maupun distribusi yang terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan pasokan energi tetap tersedia dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. (Red)
