https://www.sahabatrakyat.com/wp-content/uploads/2026/11/Polisi-Bersama-Masyarakat.png
Beranda Daerah

Pemkab Bengkulu Utara Siapkan Tata Kelola Sampah, Warga Minta Tempat Sampah di Jalan Utama

BENGKULU UTARA – Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan melalui jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah.

Penyampaian jawaban eksekutif berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati Arie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, perhatian, tanggapan, saran, serta masukan yang diberikan selama proses pembahasan Raperda.

Menurut Bupati, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi regulasi. Pemerintah daerah berharap Raperda yang nantinya disepakati dan ditetapkan tidak sekadar menjadi produk hukum administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif serta memberikan dampak nyata terhadap penanganan persoalan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Arah penyempurnaan Raperda Pengelolaan Sampah difokuskan pada perubahan pola tata kelola. Pengelolaan sampah tidak lagi hanya mengandalkan kegiatan pengangkutan dan pembuangan, tetapi harus dimulai dari upaya pengurangan sampah di sumbernya. Langkah tersebut akan didukung melalui edukasi masyarakat, kesiapan prasarana dan sarana, serta penguatan konsep ekonomi sirkular,” jelas Bupati Arie.

Dalam penjelasannya, terdapat tiga poin strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan komunitas. Pemerintah mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga, desa, hingga kelurahan. Kelompok pengelola sampah yang dibentuk secara swadaya masyarakat juga akan mendapatkan pembinaan agar mampu menjalankan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Kedua, penyediaan fasilitas pemilahan sampah di ruang publik. Pemerintah daerah merencanakan pengadaan tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik, termasuk plastik, di sejumlah kawasan strategis. Fasilitas tersebut direncanakan tersedia di objek wisata, pusat jajanan, pasar, sekolah, perkantoran, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga, penyusunan peta jalan atau roadmap penyediaan sarana dan anggaran. Perencanaan ini mencakup pengadaan armada pengangkut serta fasilitas pemilahan sampah secara bertahap. Kesiapan sarana dan prasarana menjadi perhatian sebelum kebijakan retribusi diterapkan. Dengan demikian, tarif yang nantinya diberlakukan diharapkan memiliki dasar pelayanan yang jelas dan didukung fasilitas memadai.

Rencana tersebut mendapat perhatian masyarakat karena persoalan sampah berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan. Warga berharap pengelolaan sampah dilakukan secara konsisten, mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan secara teratur.

“Kalau tempat sampah terpilah tersedia dan pengangkutannya berjalan teratur, masyarakat tentu akan lebih mudah mengikuti aturan. Lingkungan menjadi lebih bersih, tidak menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat mengurangi risiko munculnya penyakit akibat sampah yang menumpuk,” ungkap Suseno.

Selain itu, Reni, seorang ibu rumah tangga, berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyediakan kotak atau tempat sampah di sejumlah titik sepanjang jalan utama, khususnya di kawasan yang ramai dilalui masyarakat. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu warga dan pengguna jalan membuang sampah pada tempatnya.

“Kalau boleh kami memberi saran, kami berharap kotak sampah ditempatkan di sejumlah titik sepanjang jalan utama agar warga maupun pengguna jalan tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi, kalau pagi hari, terkadang sampah rumah tangga yang dibuang malam sebelumnya ke tempat sampah di depan rumah berserakan karena diacak-acak anjing atau kucing. Kalau ada tempat sampah yang lebih tertutup, tentu akan lebih membantu,” harap Reni.

Bupati Arie menegaskan bahwa dukungan strategis dan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif merupakan modal penting untuk mengawal pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan sampah, menurutnya, tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengubah kebiasaan membuang dan memilah sampah.

Melalui kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berharap Raperda tersebut dapat menjadi landasan kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir penyampaiannya, Bupati kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas saran dan masukan yang telah diberikan. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan tersebut agar Raperda yang disepakati nantinya dapat dilaksanakan secara nyata.

Selain membahas jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pengelolaan Sampah, rapat paripurna tersebut juga membahas jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Utara. (Red/DK)