Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengklarifikasi maraknya informasi bohong terkait adanya penawaran pelatihan pembuatan curriculum vitae dan pembagian insentif bagi pelamar agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital.
Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan, keterlibatan masyarakat sebagai agen Perlinsos murni didasari atas semangat kerelawanan dan kepedulian sosial, sehingga tidak ada profesi khusus berbayar untuk mendampingi warga dalam pendataan bantuan sosial.
“Informasi itu tidak benar. Seharusnya tidak ada insentif maupun pendaftaran khusus untuk menjadi pendamping bantuan sosial. Kami berharap media membantu meluruskan bahwa semangat program Perlinsos adalah kepedulian sesama warga yang dibantu dengan pemanfaatan teknologi digital,” ujar Cahyono di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Cahyono memaparkan, pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba mekanisme transformasi pendaftaran Perlinsos digital di 258 kabupaten/kota.
Lewat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, proses pendaftaran bantuan sosial ke depan menjadi lebih praktis tanpa perlu melampirkan berkas fisik seperti KTP-elektronik.
Warga dapat melakukan pendataan secara mandiri melalui gawai menggunakan verifikasi data biometrik.
Pelaksanaan sistem Perlinsos digital secara nasional yang ditargetkan meluncur pada Oktober 2026 ini mengusung kerja sama interkoneksi lintas kementerian dan lembaga.
Orkestrasi tata kelola kebijakan digital pemerintah ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dari sisi infrastruktur komunikasi serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk pengawasan keamanan ruang digital.
