Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta Perum Bulog bersama pemerintah daerah (Pemda) memperkuat langkah stabilisasi harga beras, dan minyak goreng secara masif melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Tomsi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/07/2026
Menurut Tomsi, GPM dinilai mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan nasional.
Berdasarkan data minggu keempat Juli 2026, tekanan kenaikan harga beras dan minyak goreng telah meluas serta memerlukan perhatian serius, masing-masing tercatat di 152 dan 109 kabupaten/kota.
Selain komoditas beras dan minyak goreng, Tomsi turut menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer.
Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya pengawasan rantai distribusi secara lebih ketat oleh kementerian, lembaga, dan Pemda agar margin harga tetap berada dalam batas wajar.
“Kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi. Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut,” ujar Tomsi.
Merespons arahan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pihaknya telah merencanakan GPM, yang difokuskan pada komoditas beras dan akan digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada awal Agustus 2026. (Red)
