SAHABAT RAKYAT, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat Satgas yang digelar di Jakarta, Rabu (29/4/2026), dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, selaku Ketua Satgas didampingi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sebagai Wakil Ketua Satgas.
Turut hadir secara daring Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas.
Selain rapat bersama anggota Satgas, kegiatan tersebut juga diisi pertemuan dengan perwakilan organisasi nonpemerintah dan mitra pembangunan kehutanan guna menghimpun masukan terkait mekanisme inovasi pembiayaan taman nasional.
Pertemuan itu menjadi langkah strategis tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Melalui skema pembiayaan inovatif, pemerintah mendorong pengelolaan taman nasional yang lebih berkelanjutan, adaptif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Dalam arahannya, Hashim menegaskan mandat Presiden Prabowo Subianto adalah mengoptimalkan mobilisasi sumber daya guna menjaga ekosistem alam yang menopang kehidupan lintas generasi.
Ia menekankan inovasi pembiayaan konservasi bukan bertujuan untuk komersialisasi kawasan konservasi.
“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan, pemerintah akan memulai program percontohan di 13 taman nasional serta dua kawasan konservasi spesies ikonik, yakni Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30.
Menurutnya, Satgas akan menjalankan strategi dua jalur melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, penyusunan desain kebijakan, serta mobilisasi sumber daya bersama mitra strategis.
“Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Raja Juli Antoni.
Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda yang menilai inisiatif itu berpotensi membuka akses pembiayaan filantropi dan pendanaan publik multilateral dalam skala besar.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan.
Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, taman nasional diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia. (red)
