San Francisco – Twitter akan menambahkan label pada iklan terkait pemilihan umum, dan siapa yang berada di balik masing-masing iklan itu.
Hal tersebut dilakukan setelah Twitter mendapat ancaman regulasi dari Amerika Serikat karena kurangnya pengungkapan untuk pembelanjaan pada iklan politik di media sosial.
Twitter yang bertindak sebulan setelah Facebook meluncurkan perombakan iklan politik yang serupa, mengatakan dalam sebuah kiriman blog, pihaknya akan memvermak web sehingga masyarakat bisa melihat identitas pembeli, menargetkan demografi dan total belanja iklan oleh pengiklan pemilu.
Perusahaan media sosial di Silicon Valley dan iklan politik yang berjalan di situs web mereka umumnya bebas dari penyangkalan dan tuntutan peraturan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah AS di layanan televisi, radio dan satelit.
Meski begitu, panggilan untuk mengubah hal tersebut telah berkembang, setelah Twitter, Facebook dan Google mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa operator Rusia dan afiliasinya membeli iklan dan menggunakan nama palsu di layanan mereka untuk menyebarkan pesan yang memecah belah menjelang pemilu presiden 2016.
Namun Rusia membantah ikut campur dalam pemilu tersebut. Mengutip iklan yang terkait dengan Rusia, Facebook pada bulan lalu mengatakan bahwa Facebook untuk pertama kalinya akan memungkinkan seseorang melihat iklan politik yang berjalan di Facebook, tidak peduli siapa yang mereka targetkan.
Upaya pengaturan diri oleh Facebook dan Twitter belum memuaskan anggota parlemen. Senator AS Amy Klobuchar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengumuman Twitter bukanlah pengganti untuk memperbarui undang-undangnya. Dia merupakan senator Demokrat yang mensponsori undang-undang yang akan membuat pengungkapan wajib.
Twitter mengatakan bahwa perubahannya akan mulai berlaku di Amerika Serikat, dan kemudian secara global. Pendekatan baru terhadap iklan akan terlihat di umpan Twitter pengguna, di mana iklan pemilu akan memiliki label “dipromosikan oleh akun politik,” demikian keterangan perusahaan itu.
“Untuk memperjelas saat Anda melihat atau terlibat dengan iklan pemilu, sekarang kami akan mewajibkan pemasang iklan mengidentifikasi kampanye mereka seperti itu,” ujar Bruce Falck, manajer umum produk pendapatan Twitter, dalam kiriman blog.
Twitter mengatakan pihaknya membatasi pilihan penargetan untuk iklan pemilu, meski tidak mengatakan bagaimana teknisnya, dan memperkenalkan penalti yang lebih kuat bagi pemasang iklan pemilu yang melanggar kebijakan.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa pihaknya juga akan memungkinkan orang melihat semua iklan yang saat ini berjalan di Twitter, terkait dengan pemilu atau sebaliknya. (Ant)
