JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penyampaian kebijakan publik. Penguatan tersebut dinilai penting agar program dan capaian pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat di tengah derasnya arus informasi digital.
Permintaan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hibrida pada Rabu, (14/10/2026). Tito mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Tito menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam negara demokrasi. Menurutnya, dukungan dan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah tidak terlepas dari informasi yang diterima serta pemahaman publik terhadap kebijakan yang dijalankan.
Ia menjelaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai program, kebijakan, dan hasil pembangunan disampaikan secara jelas, akurat, serta mudah dipahami oleh publik.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Tito.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program dan menghasilkan capaian, tetapi juga perlu mengomunikasikan hasil kerja tersebut secara efektif. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui tujuan kebijakan, memahami manfaatnya, serta memperoleh informasi yang memadai mengenai pelaksanaannya.
Tito juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran informasi. Informasi dapat beredar dengan cepat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, sehingga pemerintah perlu memiliki strategi komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Salah satu tantangan yang disorot adalah fenomena firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi keliru secara masif, berulang, dan melalui berbagai saluran. Pola penyebaran semacam ini berpotensi membuat informasi yang tidak benar lebih menonjol daripada fakta apabila tidak diimbangi dengan penyampaian informasi yang cepat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kondisi tersebut, menurut Tito, dapat menyebabkan berbagai program positif pemerintah kurang memperoleh perhatian masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara terencana agar informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Tito menempatkan Diskominfo sebagai salah satu mitra penting pemerintah pusat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia meminta jajaran Diskominfo memahami perannya sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan publik.
“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, Dinas Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu,” ujarnya.
Tito menilai, keselarasan komunikasi diperlukan agar informasi yang disampaikan pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyampaian informasi yang saling mendukung akan membantu masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kebijakan nasional serta pelaksanaannya di daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong penerapan manajemen media yang sistematis melalui media konvensional maupun media sosial. Pengelolaan komunikasi tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga perlu memperhatikan ketepatan pesan, pemilihan saluran komunikasi, serta konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik.
Ia juga meminta penguatan koordinasi antara Diskominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Melalui koordinasi tersebut, informasi dari pemerintah pusat diharapkan dapat diperkuat dengan pemberitaan mengenai program dan capaian pembangunan di daerah.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman Dinas Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Tito menyoroti perlunya peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap urusan komunikasi dan informatika. Ia mengingatkan bahwa karena urusan tersebut termasuk pelayanan wajib nonpelayanan dasar, Diskominfo di sejumlah daerah berpotensi belum mendapatkan prioritas yang memadai dibandingkan sektor lain.
Padahal, penguatan komunikasi publik merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Informasi yang disampaikan secara baik dapat membantu masyarakat memahami kebijakan, mengetahui perkembangan pembangunan, dan mengikuti program yang dilaksanakan pemerintah di wilayah masing-masing.
Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penguatan fungsi kehumasan, termasuk melalui penyediaan anggaran, peningkatan jumlah dan kapasitas personel, kelengkapan peralatan, serta pengembangan jenjang karier aparatur yang bekerja di bidang komunikasi dan informatika.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.
Menurut Tito, dukungan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan penggunaan anggaran yang jelas dan sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menyediakan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan untuk mendukung program komunikasi publik yang terarah dan memberikan hasil nyata.
Ia turut menekankan pentingnya menempatkan kepala Diskominfo yang memiliki pemahaman dan pengalaman sesuai bidang tugasnya. Dengan kepemimpinan yang kompeten, pengelolaan komunikasi publik diharapkan dapat berlangsung lebih profesional, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pemerintahan.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandasnya.
Sebagai informasi, Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk menandai dua tahun kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema tersebut menjadi landasan dalam mengomunikasikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Melalui penguatan Diskominfo, Tito berharap komunikasi pemerintah pusat dan daerah semakin terkoordinasi. Dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, peralatan memadai, serta strategi komunikasi yang terencana diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. (Red)
