Bandung – Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan menilai koalisi nasionalis-religius atau PKS dengan PDI-P di Pilgub Jawa Barat 2018 berisiko tinggi bagi pemilih dan kader kedua partai tersebut.
“Saya kira koalisi nasionalis-religius ini berisiko tinggi, karena kalau dipaksakan bisa jadi pemilih atau kader militan dua partai ini malah mengalihkan dukungannya ke partai lain saat Pilgub Jawa Barat 2018 nanti,” kata Firman Manan.
Sebelumnya, kader Partai Keadilan Sejahtera yang juga istri Gubernur Jawa Barat, Netty Heryawan menyebutkan bisa saja PKS dan PDI Perjuangan berkoalisi pada Pilgub Jawa Barat 2018. Apabila koalisi terwujud bisa diberi nama Koalisi Nasionalis-Religius.
Menurut Firman, kemungkinan PDI-P berkoalisi dengan PKS dalam sebuah pilkada, termasuk Pilgub Jawa Barat bisa saja terjadi karena terkadang parpol pragmatis tidak hanya mementingkan kasep ideologis.
“Seperti di Sulsel, itu PDI-P dan PKS berkoalisi tapi kan kalau konteksnya di Jawa Barat berbeda, bahwa PKS-nya cukup kuat dan Jawa Barat itu pertarungan antara kubu nasionalis dengan religius,” kata dia.
Jika melihat sejarah pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2008 dan 2013, PKS memiliki kekuatan atau menguasai pada dua pilgub sebelumnya.
“Sehingga kalau kemudian PDI-P nanti bergabung dengan PKS maka nanti akan ada masalah di konstituennya. Bukan tidak mungkin menjadi kontra produktif. Lalu pemilih tradisional yang tadinya memilih figur dari PKS di 2008 dan 2013, nanti malah akan mengalihkan dukungannya,” kata dia.
Akan tetapi, dirinya menilai wajar apabila PKS mulai membuka diri dengan partai lain terutama yang berseberangan secara ideologi untuk menghadapi Pilgub Jabar 2018 yakni PDI Perjuangan.
Terlebih koalisi yang dibangun dengan Partai Gerindra belum juga jelas untuk mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS.
“Sekarang ada poros alternatif (poros baru) yakni Partai Gerindra, PAN dan Partai Demokrat. Kalau terwujud malah enggak bisa maju. Jadi kembali ke dilematis,” kata dia. (Ant)
