Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa banjir yang melanda DKI Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dia enggan menyalahkan siapapun terkait banjir Jakarta yang terjadi berulang kali.
“Kalau soal ibu kota negara, semua bertanggung jawab, termasuk saya. Jangan dibeda-bedakan kewenangan karena ini ibu kota negara,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Kementerian PUPR, kata dia, terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI dalam menangani masalah banjir di Jakarta. Basuki menyebut, pemerintah pusat akan membantu pemerintah provinsi agar penanganan banjir berjalan efektif.
“Karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja, tapi kondisi darurat banjir kita bersama,” ucapnya.
Sejumlah upaya dilakukan Kementerian PUPR untuk mengatasi banjir ibu kota. Salah satunya yakni, dengan menyediakan sejumlah pompa di Kali Sentiong dan Ancol serta memperbaiki sistem drainase di Kemayoran.
“Kalau di Kemayoran kita sudah review drainase sistemnya termasuk kita besarkan embung Kemayoran-nya. Makanya sekarang underpass sedikit berkurang 2,4 meter, kan tebalnya karena sebagian sudah masuk ke embung Kemayoran kemudian kita pompa,” jelasnya. (Ant)
