
BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam upaya menyempurnakan substansi regulasi tersebut, Pansus kembali menggelar rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, S.T., didampingi Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum. Sementara itu, dari pihak Pemko Batam hadir tim hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Batam serta sejumlah pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pendalaman materi Ranperda, terutama pembahasan pasal demi pasal yang mengatur berbagai aspek pengelolaan barang milik daerah. Pansus bersama tim pemerintah juga melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan yang sedang dirumuskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar Ranperda yang nantinya ditetapkan memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan regulasi di atasnya, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, pembahasan secara mendalam diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah diatur secara jelas dan menyeluruh. Pengaturan tersebut mencakup proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban atas aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional, akuntabel, serta transparan. Pengelolaan yang baik tidak hanya bertujuan menjaga aset, tetapi juga memastikan pemanfaatannya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.
Ia menambahkan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui proses identifikasi dan klasifikasi yang tepat, pemerintah dapat mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.
Dandis juga mengingatkan agar tidak ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Seluruh barang milik daerah harus tercatat secara tertib, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam aspek pemanfaatan dan pengawasan.
“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dandis menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administrasi dan pencatatan. Aset yang dimiliki pemerintah harus dioptimalkan pemanfaatannya secara tepat guna, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan intensif bersama Tim Pemko Batam, Pansus DPRD Kota Batam berharap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif. Aturan tersebut diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan kekayaan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Pewarta: Salafudin Zaenul Ardy
Editor: Dwi Kurniawan

























