MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan akan menindak tegas praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Taman Budaya Medan (TBM). Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut akan dikenakan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku.
Rico Waas menegaskan, penanganan kasus pungli tersebut tidak boleh berhenti pada pengakuan ataupun saling melempar tanggung jawab. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat, mulai dari staf, kepala bidang (kabid), hingga kepala dinas (kadis).
Penegasan tersebut disampaikan Rico Waas seusai memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Jalan Bukit Barisan, Sabtu (14/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah turun langsung ke Taman Budaya Medan untuk meminta keterangan dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam praktik pungli tersebut.
Menurut Rico, pemeriksaan terhadap pihak terkait telah dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap persoalan secara menyeluruh. Ia juga menyayangkan masih terjadinya penyelewengan di sektor kebudayaan, sementara Pemko Medan tengah berupaya memperjuangkan dan membenahi pengelolaan bidang tersebut.
Ia menilai praktik pungli bukan hanya mencoreng tata kelola Taman Budaya Medan, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan ruang berkesenian yang terbuka, nyaman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa pungutan yang tidak semestinya.
“Itu kesedihan bagi kita bersama. Di kondisi yang kita ingin memperjuangkan permasalahan kebudayaan, tapi masih terjadi lagi penyelewengan, ada pungli di sana. Itu tentu menyedihkan,” ujar Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap dan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Erfin Fachrurrazi.
Rico menegaskan, Pemko Medan tidak akan membiarkan praktik serupa terus berlangsung di lingkungan pemerintahan. Ia telah meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan serta menelusuri dugaan penyimpangan yang terjadi. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila menemukan praktik pungli maupun tindakan yang melanggar aturan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami tidak mau tinggal diam dengan hal-hal seperti ini. Kalau ada problem di OPD kami yang terkait pungli, kami akan cek langsung. Kami akan periksa langsung,” tegasnya.
Keseriusan Pemko Medan dalam menangani persoalan tersebut juga terlihat ketika Rico secara langsung meminta penjelasan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pungli. Pertanyaan itu disampaikan kepada Inspektur Kota Medan yang juga menjabat Pj. Sekda, Erfin Fachrurrazi.
“Sanksi berat, Pak,” jawab Erfin.
Rico menyetujui penegasan tersebut. Ia memastikan tidak ada pihak yang boleh luput dari pemeriksaan apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik pungli. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Melalui langkah pemeriksaan tersebut, Pemko Medan berharap pengelolaan Taman Budaya Medan dapat dibenahi secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga ingin memastikan fasilitas kebudayaan benar-benar menjadi ruang publik yang mendukung kreativitas seniman dan masyarakat tanpa dibebani pungutan ilegal. Penindakan tegas diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran OPD agar menjaga integritas dan memberikan pelayanan publik secara profesional. (Red/SH)
