BATAM – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ex-officio, Amsakar Achmad, menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam untuk mempercepat realisasi program serta penyerapan anggaran tahun 2026. Selain itu, ia menegaskan pentingnya penyelesaian sejumlah persoalan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Amsakar saat memimpin Apel Gabungan Pemko Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin (2/11/2026).
Memasuki November atau bulan ke-11 tahun anggaran 2026, Amsakar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, dan direktur di lingkungan BP Batam segera memastikan program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target. Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Menurutnya, pimpinan masing-masing unit kerja harus terlibat langsung dalam memantau perkembangan program, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada perangkat daerah penghasil pendapatan. Amsakar meminta instansi terkait mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak, sehingga target pendapatan dapat tercapai.
“Kegiatan yang tidak terlaksana dinilai sebagai bentuk pemborosan. Mengingat APBD Perubahan telah disahkan, penyesuaian anggaran sudah tidak memungkinkan lagi. Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat. Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil untuk mengecek realisasinya secara langsung,” tegasnya.
Selain percepatan anggaran, Amsakar menyoroti kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di lingkungan Pemko Batam dan BP Batam. Ia meminta setiap pimpinan OPD, deputi, dan direktur menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten terhadap pegawai di unit kerja masing-masing.
Pengawasan tersebut mencakup kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi. Amsakar menegaskan, pimpinan tidak boleh membiarkan pelanggaran disiplin berlangsung tanpa tindak lanjut.
Ia juga meminta agar penanganan persoalan kedisiplinan dilakukan secara berjenjang. Setiap pimpinan unit kerja diharapkan mampu mengambil langkah pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Amsakar turut menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Ia menyebut terdapat tiga persoalan utama yang harus menjadi perhatian bersama Pemko Batam dan BP Batam, yakni pelayanan air bersih, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah.
Menurutnya, ketiga persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi, tetapi harus melibatkan seluruh jajaran terkait, mulai dari petugas pelaksana di lapangan hingga tingkat pimpinan.
Sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam dinilai menjadi faktor penting agar penanganan berbagai persoalan perkotaan dapat berjalan lebih efektif. Dengan koordinasi yang baik, setiap kendala diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
Amsakar juga menekankan pentingnya komunikasi dan penyampaian informasi publik yang terarah, jelas, serta mudah dipahami masyarakat. Informasi yang disampaikan secara tepat diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus menghindari munculnya polemik di tengah masyarakat.
Secara khusus, ia mengingatkan camat dan lurah agar menjalankan peran sebagai garda terdepan pelayanan publik. Keduanya diminta selalu tanggap terhadap persoalan yang dihadapi warga dan memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti dengan solusi nyata, bukan sekadar diteruskan kepada instansi lain.
“Kalau komunikasi seperti ini sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Amsakar.
Pada apel gabungan tersebut, Amsakar juga menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun secara simbolis kepada sejumlah pegawai Pemko Batam yang memasuki masa purna tugas.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi para pegawai selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batam, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta dedikasi Bapak dan Ibu selama aktif bertugas. Meski telah purna tugas, jangan pernah merasa sebagai orang luar. Bapak dan Ibu sekalian akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemko Batam dan BP Batam. Semoga seluruh ikhtiar yang dicurahkan tidak hanya berkontribusi bagi kemajuan kota, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” ujar Amsakar.
Melalui arahan tersebut, Amsakar berharap seluruh jajaran Pemko Batam dan BP Batam semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan kedisiplinan, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, target anggaran dapat tercapai dan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. (Red/Jnd)
