JAKARTA – Kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapat sorotan positif menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai salah satu institusi yang menunjukkan kinerja menonjol di tengah evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Penilaian tersebut disampaikan Emrus saat menyoroti kinerja kementerian dan lembaga menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hingga saat ini, kinerja kementerian yang benar-benar terlihat menonjol belum banyak, dengan Kementerian Pertanian menjadi pengecualian dalam evaluasinya.
“Menteri yang bagus kinerjanya belum tampak, kecuali Kementerian Pertanian. Karena itu, satu-satunya kementerian yang bagus kinerjanya hanya Kementerian/Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman),” kata Emrus, sebagaimana dikutip pada Rabu (14/10/2026).
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Emrus berpandangan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga perlu terus dilakukan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintahan semestinya didasarkan pada capaian konkret dan kemampuan setiap institusi dalam menjawab kebutuhan publik. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat melihat sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari.
Selain sektor pertanian, Emrus juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk kondisi perekonomian dan penegakan hukum. Kedua aspek tersebut dinilai tetap menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan secara menyeluruh.
Sorotan positif terhadap kinerja Mentan Amran juga muncul dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada 12 Oktober 2026, Amran dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil survei terhadap 994 responden.
Dalam penilaian tersebut, Amran memperoleh skor 140. Hasil ini menambah perhatian terhadap kinerja Kementerian Pertanian, terutama karena sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung perekonomian nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha tani.
Di bawah kepemimpinan Amran, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri, memperkuat produktivitas pertanian, dan menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal. Target yang sebelumnya direncanakan dalam empat tahun disebut dapat dicapai dalam satu tahun. Capaian tersebut juga mendapat pengakuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pada aspek produksi, sektor pertanian mencatatkan produksi beras nasional sebesar 34,69 juta ton pada 2025. Selain peningkatan produksi, Indonesia juga mencatatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sebesar 5,3 juta ton.
Ketersediaan stok beras tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan pangan, terutama ketika kondisi global menghadapi berbagai tantangan. Perubahan iklim dan dinamika geopolitik dunia dapat memengaruhi produksi, distribusi, serta ketersediaan pangan di berbagai negara.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia menghentikan impor beras pada 2025 dan bahkan melakukan ekspor beras ke sejumlah negara. Perkembangan ini menunjukkan upaya memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Namun, keberlanjutan capaian tersebut tetap membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan produksi, serta pengelolaan cadangan pangan yang terencana.
Selain produksi dan ketersediaan beras, kesejahteraan petani juga menjadi aspek penting dalam menilai perkembangan sektor pertanian. Dalam dua tahun terakhir, indikator kesejahteraan petani menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 yang mencapai 131,11, angka yang disebut sebagai capaian tertinggi.
NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani, baik untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga. Peningkatan nilai tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan daya beli petani, meskipun kondisi kesejahteraan secara menyeluruh juga dipengaruhi oleh biaya produksi, pendapatan, dan kebutuhan rumah tangga.
Berbagai capaian di sektor pertanian tersebut turut didukung kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memberikan manfaat bagi petani. Salah satunya adalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus menjaga agar hasil panen memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi, memperluas akses petani terhadap sarana produksi, serta mendorong semangat petani untuk terus meningkatkan produktivitas usaha taninya.
Pada akhirnya, evaluasi kinerja pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan angka dan capaian administratif. Dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat tetap menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan program pemerintah. Dalam sektor pertanian, peningkatan produksi beras, terjaganya cadangan pangan, dan perkembangan nilai tukar petani merupakan sejumlah indikator yang perlu diperhatikan.
Sorotan terhadap kinerja Amran Sulaiman, baik dari pakar komunikasi politik Emrus Sihombing maupun melalui penilaian CELIOS, menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ke depan, tantangan yang perlu dijawab adalah menjaga konsistensi produksi, memastikan manfaat kebijakan dirasakan petani, dan mempertahankan ketersediaan pangan nasional di tengah perubahan kondisi ekonomi serta tantangan global. (Red)
