Jakarta – Pemulihan pendidikan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak cukup hanya dengan memastikan anak-anak kembali belajar. Pemerintah juga harus memastikan ruang belajar aman sekaligus memulihkan kondisi psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak gempa bumi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini memperkuat dua jalur pemulihan tersebut, mulai dari penyediaan ruang kelas sementara hingga perluasan dukungan psikososial di sekolah-sekolah terdampak.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Flores sejak 15 Agustus 2026.
“Pemulihan anak-anak tidak berhenti pada tersedianya ruang kelas,” kata Saryadi dalam Taklimat Media Perkembangan Penanganan Bencana NTT di Bidang Pendidikan yang digelar secara daring, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan pemantauan hingga 10 September 2026, sebanyak 2.447 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK, serta pendidikan khusus terdampak gempa. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap 287.864 peserta didik dan 32.585 guru serta tenaga kependidikan.
Sebanyak 62.722 warga satuan pendidikan juga sempat berada di pengungsian, terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan. Dalam bencana tersebut, tujuh warga satuan pendidikan meninggal dunia, yakni enam peserta didik dan satu guru.
Dari sisi infrastruktur, 730 satuan pendidikan tercatat mengalami kerusakan berat. Sementara itu, dari 13.750 ruang kelas yang telah dilaporkan, sebanyak 8.728 ruang mengalami kerusakan. Data tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan.
Di tengah proses tersebut, pembelajaran tetap berjalan. Sebanyak 1.960 satuan pendidikan masih melaksanakan pembelajaran dalam moda darurat menggunakan tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas sementara. Sebanyak 487 satuan pendidikan lainnya telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal di ruang kelas.
Kemendikdasmen menilai kebutuhan paling mendesak saat ini adalah menyediakan ruang belajar yang lebih layak dan mampu bertahan menghadapi musim hujan. Sebelumnya, kementerian telah mendistribusikan 100 tenda kelas darurat dengan nilai sekitar Rp5,5 miliar.
Selain itu, BNPB membantu distribusi logistik pendidikan hingga ke sekolah terdampak, termasuk mengalihfungsikan 40 tenda pengungsian yang sudah tidak digunakan menjadi ruang kelas darurat. Sejumlah sekolah bersama masyarakat juga membangun ruang belajar sementara secara swadaya menggunakan bambu, kayu, dan terpal dengan dukungan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta belanja tidak terduga pemerintah daerah.
Namun, menurut Saryadi, tenda dan terpal tidak cukup untuk menopang kegiatan belajar selama berbulan-bulan, terlebih ketika musim hujan mulai tiba. Karena itu, Kemendikdasmen menyiapkan ruang kelas sementara yang lebih tahan dengan memanfaatkan bahan lokal dan atap yang lebih kuat. Ruang tersebut dirancang untuk digunakan selama sekitar empat hingga enam bulan, sambil menunggu pembangunan kembali sekolah secara permanen.
“Seluruh dinas pendidikan kabupaten menyampaikan bahwa tenda dan terpal darurat tidak akan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Karena itu, kami mengarahkan penyediaan ruang darurat yang lebih tahan,” ujarnya.
Pada tahap pertama, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan pembangunan 672 ruang kelas sementara dengan total nilai sekitar Rp3,5 miliar. Bantuan ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kualitas ruang kelas sementara yang sebelumnya telah dibangun secara swadaya oleh warga sekolah.
Prioritas diberikan kepada sekolah dengan kerusakan berat serta wilayah yang diperkirakan lebih dahulu memasuki musim hujan. Untuk kebutuhan ruang kelas sementara pada satuan pendidikan lainnya, Kemendikdasmen masih melakukan penghitungan serta verifikasi dan validasi.
Pemulihan fisik sekolah juga tidak dilakukan dengan terburu-buru. Kemendikdasmen bersama Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan tim revitalisasi melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan sekolah.
Hasil asesmen mengelompokkan bangunan dalam kategori hijau, kuning, dan merah. Ruang kelas yang masuk kategori kuning dan merah tidak digunakan sampai dinyatakan aman. Sementara ruang dengan kerusakan ringan dapat digunakan kembali setelah bagian bangunan yang membahayakan, seperti plafon yang rusak, diperbaiki.
Sebelum peserta didik kembali ke ruang kelas, sekolah juga diminta melaksanakan simulasi evakuasi serta pembekalan kesiapsiagaan bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
Pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan secara bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Peserta didik kelas 6, 9, dan 12 menjadi prioritas agar tetap memiliki waktu mempersiapkan diri menghadapi Tes Kemampuan Akademik pada Oktober mendatang.
Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. Tiga prinsip utama yang diterapkan adalah keselamatan warga satuan pendidikan, fleksibilitas moda dan waktu pembelajaran sesuai kondisi lapangan, serta dukungan psikososial.
Aspek psikologis menjadi perhatian khusus karena dampak bencana tidak berhenti ketika kondisi fisik sekolah mulai dipulihkan. Kemendikdasmen mencatat 857 satuan pendidikan dengan 101.888 peserta didik membutuhkan pendampingan psikososial. Hingga saat ini, dukungan psikososial telah diberikan di 75 sekolah bersama berbagai mitra.
Ke depan, Kemendikdasmen akan memperluas kapasitas pendampingan melalui pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 51.000 pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
Fokusnya bukan hanya membantu guru dan tenaga kependidikan memahami kondisi psikologis anak pascabencana, tetapi juga memastikan proses pembelajaran dapat pulih secara bertahap. “Fokusnya pada dukungan psikososial dan pemulihan pembelajaran pascabencana,” kata Saryadi.
Dukungan tersebut diperkuat pemerintah daerah dan berbagai mitra pembangunan. Pemerintah Provinsi NTT, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp2,4 miliar dari bantuan Presiden untuk mendukung program psikososial bagi guru dan tenaga kependidikan.
Bantuan Telah Disalurkan
Kemendikdasmen juga telah menyalurkan bantuan awal sekitar Rp6 miliar untuk kebutuhan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan terdampak, serta sekitar Rp1,1 miliar untuk mendukung operasional pendidikan darurat. Santunan bagi peserta didik dan guru yang menjadi korban gempa juga telah disalurkan dengan total sekitar Rp330 juta.
Sementara penanganan darurat berlangsung, Kemendikdasmen mulai menggeser fokus menuju rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Pada tahap pertama, bantuan revitalisasi mulai disalurkan kepada 187 satuan pendidikan terdampak dengan total nilai sekitar Rp50 miliar. Verifikasi dan validasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masih berlangsung untuk menghitung kebutuhan secara lebih akurat.
Kementerian juga akan meninjau kembali sekolah yang sebelumnya menerima program revitalisasi tahun 2026 tetapi kemudian terdampak gempa. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
Saryadi menegaskan, pemulihan pendidikan di Flores membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Keberhasilan pemulihan bukan hanya diukur dari seberapa cepat sekolah kembali memiliki bangunan, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan mengembalikan rasa aman, keberlangsungan belajar, dan kesiapan psikologis anak serta para pendidiknya.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus bergotong royong memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Flores tetap terpenuhi, sekalipun kondisinya memang sulit pascagempa bumi,” ujar Saryadi.
