Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai Rp2,5 triliun. Namun, dari jumlah tersebut Pemerintah Provinsi Aceh hanya mengelola alokasi sebesar Rp9,7 miliar melalui Satuan Kerja (Satker) Daerah.
Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman, dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers digelar untuk menjelaskan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta terkait dukungan pemerintah pusat bagi pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.
M. Nasir menjelaskan, total anggaran Rp2,5 triliun tersebut diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp515 miliar berada pada Satker Daerah, yang terdiri atas Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah telah mencapai 50,3 persen.
Sekda menegaskan dana Satker Daerah tidak masuk ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan tetap berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.
Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola melalui Satker Pusat dan balai teknis Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih tanaman pangan, serta bibit komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurut M. Nasir, bantuan yang dikelola pemerintah pusat disalurkan dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima para penerima manfaat di Aceh. Saat ini pelaksanaannya masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sementara sebagian alat dan mesin pertanian telah didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi mengakibatkan 57.485 hektare lahan sawah terdampak, yang terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.
Pemerintah bersama Kementerian Pertanian saat ini telah melaksanakan optimalisasi lahan dan rehabilitasi pada 40.852 hektare sawah dengan kategori rusak ringan hingga rusak sedang.
Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare. Sebanyak 40.418 hektare di antaranya sedang memasuki tahap pemulihan melalui proses pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.
M. Nasir menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Aceh.
