Merawat Kultur Budaya Toraja di Tengah Pesta Demokrasi

Toraja, – Dalipang, salah seorang dewan adat di Desa Kete Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provisi Sulawesi Selatan masih gigih merawat dan mempertahankan kultur budaya di Toraja yang mulai pupus tergerus kemajuan informasi teknologi.

Sebagai warga Toraja, dia sangat memahami tentang pemahaman pesta demokrasi yang sebentar lagi berlangsung pada 17 April 2019. Begitupun sejumlah sanak saudara ikut maju menjadi calon legislatif dari partai politik yang berbeda-beda.

Tentu hal ini menjadi tantangan buatnya, ketika dihadapkan antara pilihan politik dengan kultur budaya yang begitu kuat dan mengakar di Tana Toraja. Namun, tentu adat yang menjadi patokan baik ketika terjadi perselisihan maupun masalah di sana.

“Setiap ada permasalahan kami melakukan ‘Kombongan’ atau musyawarah adat untuk mencapai mufakat dan mencari jalan keluarnya,” tutur dia di sekretariat adat yang berlokasi di objek wisata Kete Kesu, Toraja Utara.

Politik dan adat, ujarnya tidak bisa disatukan apalagi adat dibawa-bawa ke dalam ranah politik. Sebab, adat punya aturan tersendiri, begitupun ada aturan dari pelaksanaan pemilu serentak, sehingga konteksnya berbeda dalam menyelesaikan perselisihan.

“Artinya, kita di Toraja itu bagi pemimpin daerah harus selaras dengan adat dan budaya dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun ada namanya pesta demokrasi tentang Presiden, DPR, DPD dan DPRD, bagi orang Toraja kegiatan kebudayaan terus berjalan dan tidak terpengaruh,” katanya.

Menurut dia, meskipun di daerah kabupaten lain bisa berpengaruh dengan adanya pemilu, di Toraja tidak demikian. Adat istiadat Toraja sangatlah kuat, dan bukan kali ini saja menghadapi pesta demokrasi, tapi telah melewati pemilihan kepala daerah alias pilkada beberapa kali.

Selain itu, bagi para caleg tetap berpegang teguh dengan hukum adat, meskipun mereka berusaha menarik simpati pemilih dalam upacara-upacara adat seperti Rambu Solo (kedukaan), Rambu Tuka (syukuran) meliputi Aluk Pare, Aluk Rampanan Kapa (perkawinan) dan Aluk Banua.

“Kita harus memahami setiap kegiatan adat, misalnya mereka (caleg) mensosialisasikan diri di upacara kedukaan, ya marilah berbicara secara santun, supaya orang yang mengalami kerugian tidak merasa terbebani. Selain itu selama pemilik hajat juga memberikan kesempatan,” ujarnya.

Tujuan diberikan ruang kepada mereka agar supaya masyarakat betul-betul menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hati nurani ketika menerima penyampaian program dari para calon secara baik dalam setiap kegiatan upacara itu. “Jangan sampai terbebani gara-gara ada tawaran atau iming-iming.”

Mengenai dengan upaya mendorong partisipasi pemilih di Toraja Utara, lanjut dia, sebagai dewan adat yang didengarkan oleh masyarakat tentu berusaha memberikan pemahaman agar semua menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai pilihannya.(Ant)