Kementerian PUPR Genjot Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Jaga Kualitas Infrastruktur

Banten – Pemerintah selama empat tahun terakhir telah fokus dan masif melakukan pembangunan secara fisik, yakni infrastruktur di seluruh Tanah Air. Kini, fokus pembangunan tersebut bergeser kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), sehingga infrastruktur yang dibangun kedepannya bisa terus terjaga kualitasnya.

Demikian disampaikan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Membangun Indonesia Dengan Tenaga Kerja Berkualitas”, bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Serang, Kamis (6/12/2018).

“Kami butuh tenaga kerja konstruksi yang banyak. Kalau kita lihat, pembangunan infrastruktur sedang kita terus genjot sejak 2014, dan terus meningkat signifikan. Tahun 2019 kami tetap lanjut membangun infrastruktur di 34 provinsi. Sehingga ini tidak terlepas dari kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi berkompeten,” tuturnya.

Lebih lanjut Dewi mengungkapkan bahwa dalam mengerjakan seluruh proyek infrastruktur di Kementerian PUPR, pihaknya membutuhkan TKK sekitar 994 ribu orang per tahun, baik tenga ahli maupun tenaga terampil yang bersertifikat. Sementara, sampai saat ini TKK bersertifikat yang tersedia baru 506 ribu orang.

“Sehingga ada 487 ribu gap (kekurangan) tenaga kerja konstruksi. Masih banyak yang belum bersertifikat di seluruh penyedia jasa. Ini yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama karena ini tidak bisa dilakukan sertifikasi oleh PUPR saja. Tentu kerja sama dengan seluruh mitra dan stakeholder diperlukan untuk memenuhi 994 ribu(TKK) per tahun,” katanya.

Untuk mempercepat tercapainya target tersebut, Dewi menyebutkan pihaknya memiliki dua strategi, yakni Skilling dan Upskilling/Reskilling, yang bekerja sama dengan berbagai stakeholder.

Terkait Skilling, Ia mencontohkan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi (Kemenristekdikti) melalui penerapan link and match antara kurikulum yang diberikan SMK dan Politeknik dengan standar kompetensi yang dibutuhkan industri konstruksi.

“Dengan SMK ada tiga jabatan yang kita harmonisasikan, yaitu mandor konsturksi, mandor batu beton, dan gambar bangunan gedung. Dengan link and match ini hasilnya baik sekali, 2017-2018 kami sudah bisa lakukan sertifikati 1.427 siswa SMK. Ini masih pilot project yang tersebar di 13 SMK di 10 provinsi. Semoga 2019 sudah bisa diperluas sehingga lebih banyak lulusan siswa SMK bersertifikasi,” jelas Dewi.

Sementara terkait Upskilling/Reskilling, Kementerian PUPR melakukan langsung “jemput bola” di proyek konstruksi. Sebab, menurut Dewi, saat ini banyak TKK yang berkompeten tetapi belum bersertifikat.

Untuk TKK kategori tenaga ahli, Kementerian PUPR melakukan Upskilling/Reskilling dengan melakukan pelatihan jarak jauh melalui Sistem Informasi Belajar Intensif Madiri (SIBIMA). Sementara untuk TKK kategori tenaga terampil, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemagangan.

“Untuk kerja sama dengan SMK dan Politeknik ini kami link-an dengan badan usaha karya. Yang sudah berhasil dengan PT Brantas, menghubungkan lulusan Politeknik Malang yang sudah disertifikasi, lulusan terbaiknya dipekerjakan di PT Brantas untuk ujicoba selama satu tahun. Sekarang mereka memberikan kinerja baik dan sudah jadi pegawai PT Brantas,” terang Dewi.

Ia pun berharap metode tersebut dapat segera diujicoba di badan usaha karya lainnya, di mana pihaknya saat ini sedang menggarap Peraturan Menteri PUPR terkait itu. Menurutnya, tantangannya adalah bagaimana program magang bisa masuk di kurikulum Politeknik dan SMK-nya.

“Selama empat tahun kami sudah bisa menghasilkan 200 ribu (TKK bersertifikat), tahun 2018 200 ribu lagi, sehingga diharapkan pada tahun 2019 sudah ada 400 ribu tenaga kerja konstruksi tersertifikasi baru,” tandas Dewi.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini antara lain Menristekdikti Mohamad Nasir, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. (Jpp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here