DPP PSR: Pimpinan BIN Harus Diluar TNI dan Polri

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Sahabat Rakyat (DPP PSR), Gusti Rahmat mengusulkan kepada Pemerintah agar kedepan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bukan berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Hal ini disampaikan Gusti Rahmat disela-sela Kongres Pemuda Indonesia Jilid II yang dilaksanakan di Hotel Sahira Butik Bogor pada Selasa, (09/10/2019).

“Sebaiknya Kepala BIN diluar Lembaga TNI dan Polri,” Ujar Gusti Rahmat, didampingi Sekjen DPP PSR, Seriboy Saputra.

Menurut Gusti, ketentuan dalam UU Intelijen Negara, BIN harus menjadi institusi intelijen yang bekerja untuk sipil dan sejalan dengan amanat reformasi tahun 1998 yang salah satunya adalah mengurangi dominasi militer di ranah publik.

“Intelijen itu ranah sipil dan alasan lainnya adalah agar TNI dan Polri fokus kepada Tugas, pokok dan fungsi sesuai Undang-Undang. Beban Kerja Polri pun cukup banyak. TNI demikian juga. Di negara maju seperti Inggris, Direktur M16 adalah pegawai negeri sipil. Di Amerika, Direktur CIA, selalu dari politisi berlatar belakang sipil. Kalau pelaksana lapangan, memang operatornya banyak dari pensiunan militer,” ujar Gusti lagi.

Gusti mengatakan, perubahan citra BIN menjadi sebuah keharusan agar sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia. Selain itu kinerja BIN bisa lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan memilih unsur sipil sebagai Kepala BIN, kita berharap institusi intelijen bisa lebih transparan dan akuntabel terkait pertanggungjawaban kerja kepada publik. Imej BIN harus diubah, BIN harus sesuai dengan semangat demokrasi. BIN harus lebih terbuka dan transparan,” tegas Gusti. (A1)