Usulan Mendikbud Ditolak, Ujian Nasional Akan Tetap Dilaksanakan

Foto : Istimewa, Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Foto : Istimewa, Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Jakarta – Usulan moratorium UN yang digagas menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy diminta dikaji ulang. 

Dalam keterangannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium ujian nasional (UN) yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Keputusan menolak usulan moratorium UN ini disampaikan JK setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo.

“Hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” ujar Wapres JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Wapres menjelaskan, pemerintah untuk saat ini masih menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya.

“Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional,” ujar JK yang telah lama dikenal pro UN.

Wapres meminta Kemendikbud harus mendorong hasil maksimal dalam UN dan mengukur perbandingannya dengan sistem penilaian kelulusan di negara-negara lain.

“Hampir semua negara di Asia itu ujian nasional semua, apalagi di ASEAN. Di ASEAN semuanya China, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat,” ujar JK lagi.

“Jadi, usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu,” ujar JK. (Net/A1)