Napi Lepas, Masyarakat ‘Was-Was’

Oleh: Mesi Tri Jayanti (Mahasiswi Universitas Bengkulu)

Persoalan demi persoalan tidak pernah henti terjadi di negeri tercinta ini. Begitu terlihat sikap tidak siapnya pemerintah penghadapi dampak pandemi covid-19. Meski berusaha dipoles dengan demikian rupa lewat pemberitaan di media hingga sikap tenang seolah semua “baik-baik saja” yang ditunjukkan oleh punggawa negara serta jajarannya, tetap tidak bisa menutup mata publik dalam melihat realita dan mengkritisi tiap kebijakannya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi setelah diberlakukan beberapa waktu lalu, ketika Menteri Hukum dan HAM (Menhumkam), Yasonna Laoly, menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai pembebasan napi demi mencegah penyebaran virus corona di penjara.

Sejak Kepmen tersebut diterbitkan pada 30 Maret 2020, hingga kini sudah 35 ribu lebih narapidana yang bebas dengan program asimilasi dan integrasi. Dasarnya termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 Pk.01.04.04 Tahun 2020, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. (nasional.okezone.com, 12/4/2020)
Dilansir dari CNN Indonesia, Menhumkam Yasonna H. Laoly, mengatakan kebijakan pembebasan atas napi di tengah pendemi covid-19 yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah para napi terinfeksi virus corona di dalam lapas dan rutan yang over kapasitas.

Namun pembebasan itu pun menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, napi yang dibebaskan dikhawatirkan kembali berbuat kejahatan. Apalagi napi yang mendadak bebas tersebut tidak memiliki jaminan bahwa mereka tak mengulangi tindak kejahatan lagi.

Melihat kondisi ekonomi yang sulit di tengah wabah corona, membuat sejumlah napi kembali nekat berulah. Sehingga masyarakat pun lagi-lagi yang menjadi korban. Hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa was-was pada masyarakat.
Benar saja, terbukti di berbagai daerah terdapat napi yang kembali ditangkap karena melakukan tindak pidana.

Meskipun Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen PAS) mewajibkan napi yang dibebaskan agar menjalani asimilasi di rumah. Tetapi sayangnya hal itu tak banyak memberi pengaruh besar bagi napi untuk menaati aturan tersebut.

Seperti di Bali, pria berinisial Ik (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. Lalu di Sulawesi Selatan (Sulsel), seorang pria berinisial RH harus kembali mendekam dalam penjara karena hendak mencuri di rumah warga. Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian. (kumparan.com)

Hal yang sama juga terjadi di Malang. Wakapolresta AKBP Setyo Koes mengatakan angka kejahatan jalanan alias 3C (Curas Curat Curanmor) semakin meningkat. Dalam sepekan saja sudah ada 11 kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Wakapolresta mengaku telah bersurat pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI untuk meminta data tembusan daftar para napi. Meminta Kemenkumham selektif untuk memberikan asimilasi bagi warga binaan. (radarmalang.jawapos,14/4/2020)

Salah paham pemerintah dalam mengambil kebijakan bebaskan para napi, serta tidak menyiapkan sejumlah perangkat regulasi untuk mengeliminasi dampak kebijakan percepatan pembebasan napi menjadi bukti kegagalan pembinaan napi di lapas dan ketidakmampuan memberikan rasa aman pada masyarakat. Karena pada tataran prateknya, pemberlakuan kebijakan tersebut bukan mencegah penyebaran covid-19 di dalam lapas tapi justru mengancam keamanan di tengah masyarakat.

Alih-alih membebaskan napi atas rasa kemanusiaan, justru mengenyampingkan jaminan keamanan bagi publik. Mengamati fenomena tersebut, lantas menjadi timbul pertanyaan. Apakah ini yang disebut kebijakan yang manusiawi? Sedangkan keamanan masyarakat menjadi aspek yang diabaikan oleh pemerintah. Apalagi dalam kondisi di tengah wabah, etelah rakyat diminta jaga diri sendiri dari penyebaran virus, kini juga menjaga diri sendiri dari tindakan kriminal ulah napi yang dibebaskan.

Berharap jaminan keamanan di negara kapitalis ini sungguh begaikan mimpi di siang bolong. Justru setiap kebijakan yang dikeluarkan banyak melahirkan masalah baru. Ibaratkan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dalam sistem kapitalis, rakyat terus menerus hidup dalam kesulitan, hidup tidak tenang dengan penyebaran virus, sekarang malah ditambah lagi dengan kejahatan ulah napi yang dibebaskan.

Semakin terlihat sistem hukum yang ada tidak mampu menjadi pelabuhan terakhir untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Para napi dibebaskan sementara para aktivis kritis kepada pemerintah ditangkap dan langsung dijadikan tersangka tanpa sesuai prosedur.

Fenomena ini sangat kontras ketika sistem hukum berkiblat pada syariat Islam. Dengan panduan syariat Islam, negara wajib menjamin rasa aman rakyatnya. Disamping juga memberikan pembinaan kepada para napi agar mampu meningkatkan rasa takut kepada Allah dan memperkuat ketakwaan. memberikan hak hidup sesuai syariat misalnya makanan yang layak, tempat tidur yang terpisah, serta kamar mandi yang tetap melindungi aurat dan menjaga pergaulan antar napi.

Bahkan di masa Khalifah Harun al-Rasyid, para napi dibuatkan pakaian secara khusus. Jika musim panas tiba, dipakaikan pakaian yang terbuat dari katun, sedangkan pada musim dingin dibuatkan pakaian dari wol. Dan secara berkala, kesehatan para napi diperiksa. Hal-hal semacam ini diperbolehkan.

Jika kondisinya seperti di atas, barulah dapat disebut sebagai kebijakan yang manusiawi. Membina napi dengan sepenuh hati hingga ketika bebas dari penjara, ia kembali menjadi manusia yang dapat bermanfaat untuk agamanya dan sesama. Tidak akan ada para residivis maupun kejahatan serupa yang terulang lagi. Sungguh, keseriusan negara dalam menjamin semua hak rakyatnya dan memperoleh jaminan keamanan hanya dapat dirasakan dengan menerapkan syariat Islam dalam semua tataran kehidupan secara nyata melalui institusi Khilafah.