Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut realisasi anggaran kementeriannya pada 2022 senilai Rp32,75 triliun atau 98,02 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun.

“Persentase penyerapan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Menhub saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 Kemenhub di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

Kemenhub mencatat dari tahun ke tahun, persentase realisasi anggaran semakin meningkat. Pada 2019 mencapai 92 persen, 2020 mencapai 95,59 persen, dan 2021 mencapai 97,19 persen.

Adapun rincian realisasi anggaran Kemenhub pada 2022 berdasarkan sumber dana terdiri atas Badan Layanan umum (BLU) 98,96 persen, Rupiah Murni 98,72 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 98,36 persen, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 96,84 persen, dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 93,24 persen.

Sedangkan rincian realisasi berdasarkan jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar 97,5 persen atau Rp3,75 triliun, untuk belanja barang sebesar 98,9 persen atau Rp14,12 triliun, dan belanja modal 97,4 persen atau Rp14,88 triliun.

Selain itu, Kemenhub pada2022 juga mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,6 triliun.

“Ini tercapai berkat kerja sama teman-teman Kemenhub dan juga dukungan dari para anggota Komisi V DPR RI. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI yang selama ini sudah mendukung Kemenhub sehingga bisa mendapatkan pencapaian sebesar 98,02 persen dan bisa memenuhi target PNBP, bahkan melebihi,” kata Menhub.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022.

“Untuk program di tahun 2022 yang tidak terealisasi, kami meminta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Lasarus.

Selanjutnya, sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI kepada Kemenhub, di antaranya terus meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023, melakukan evaluasi terhadap program subsidi “buy the service” (BTS), meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan nol over dimension and overload (ODOL)” tahun 2023.

Kemudian, meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antar simpul transportasi, meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket, memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun, dan mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara.

Adapun pada 2023, Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp33,44 triliun. Namun, disebabkan adanya automatic adjustment sebesar Rp1,38 triliun, serta blokir non-automatic adjustment sebesar Rp346 miliar, maka pagu efektif Kemenhub tahun 2023 sebesar Rp 31,71 triliun.

Jumlah tersebut menurun dari alokasi anggaran Kemenhub pada 2022. (Ant)