Holding BUMN Perikanan Perlu Peta Jalan Jelas

Jakarta,Sahabatrakyat.com – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menekankan bahwa kebijakan holding BUMN Perikanan yaitu menggabungkan Perum Perindo dengan Perinus perlu untuk dipaparkan dengan peta jalan yang jelas.

“Langkah ini (Holding BUMN Perikanan) bisa berhasil sepanjang peta jalan usahanya jelas,” kata Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Apalagi, menurut dia, holding BUMN Perikanan tersebut dapat dilakukan dalam rangka penguatan modal usaha dan penghematan perusahaan.

Ia juga menegaskan agar penerapan holding BUMN Perikanan tersebut harus terbebas dari pengaruh praktik sapi perah politik.

Peneliti DFW Indonesia, Muh Arifuddin menginginkan agar holding BUMN Perikanan segera dipercepat penerapan kebijakannya untuk melesatkan kinerja sektor kelautan nasional.

“Holding BUMN Perikanan mesti dipercepat realisasinya agar dapat segera beroperasi terutama dalam mendukung sistim logistik ikan dan menyerap produksi serta mendistribusikannya,” kata Muh Arifuddin.

Untuk itu, BUMN perikanan membutuhkan tambahan modal dan ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah.

Hal tersebut, antara lain guna meningkatkan serapan atau pembelian hasil perikanan dari nelayan di berbagai daerah.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mendorong BUMN Perikanan (gabungan Perum Perindo dan PT Perinus) untuk berperan besar dalam membantu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang sangat terdampak pandemi.

“BUMN Perikanan mampu menjadi lokomotif pengelolaan sumber daya perikanan nasional sehingga mampu menghela pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dilanda resesi,” kata Amin Ak.

Ia mengingatkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, lanjut Amin, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 53 persen atau sekitar 3,57 juta ton per tahun.

“Padahal jika seluruh potensi perikanan tangkap tersebut dimanfaatkan, nilai ekonomi yang diperoleh diperkirakan mencapai 15,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp211 triliun per tahun. Itu baru komoditas ikan, belum komoditas sumber daya laut lainnya,” kata Amin. (Ant)