Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa faktor teknis seperti infrastruktur bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan pemiihan ibu kota baru.

“Tidak menutup kemungkinan faktor teknis dapat menjadi suatu dasar pemerintah untuk menetapkan pemilihan ibu kota baru,” Budi Karya Sumadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (26/7)

Pada saat pemerintah menentukan suatu ibu kota baru, lanjut dia, faktor infrastruktur dapat menjadi pertimbangan.

Apakah pemerintah akan memilih calon ibu kota baru yang sudah memiliki infrastruktur, seperti bandara dan pelabuhan, atau sebaliknya menetapkan suatu tempat yang belum ada infrastruktur transportasinya dengan konsekuensi membangun pelabuhan dan bandara dari awal.

“Antara pembangunan ibu kota baru dan infrastruktur tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Selain itu, menurut dia, nantinya terdapat pertimbangan-pertimbangan yang lebih makro, dan faktor-faktor nonteknis yang juga dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan ibu kota baru.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) menyampaikan beberapa kriteria lokasi yang bisa menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

Salah satu kriterianya berkaitan dengan faktor infrastruktur. Lokasi ibu kota baru harus dekat dengan kota existing yang sudah berkembang guna efisiensi investasi awal infrastruktur.

Investasi awal infrastruktur tersebut meliputi hal-hal seperti akses mobilitas atau logistik (bandara, pelabuhan, dan jalan).

Selain itu, ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau.

Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang makin bertambah karena harus berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis.

Ia menyebutkan terdapat tiga kandidat lokasi untuk calon ibu kota negara baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. (Ant)