BENGKULU – Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan keseriusan dan optimalisasi kinerja dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan, setiap program pembangunan pemerintah harus dilaksanakan secara maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mian saat memimpin apel bersama ASN dan kepala OPD di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/11). Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan.
Mian secara khusus menyoroti program Bantu Rakyat yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama dirinya dan didukung seluruh jajaran pemerintah daerah. Salah satu fokus utama program tersebut adalah percepatan pembangunan infrastruktur dengan cakupan dan anggaran yang besar. Program ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Bengkulu.
“Kalau tidak diingatkan, kebiasaan kita itu seperti menonton wayang. Kita sama-sama mengetahui upaya Bantu Rakyat yang digagas Pak Gubernur dan didukung saya bersama jajaran pemerintah daerah. Kita memfokuskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran dan cakupan yang sangat besar dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, seluruh jajaran harus benar-benar serius mengawal pelaksanaannya,” tegas Mian.
Menurut Mian, infrastruktur masih menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kondisi jalan yang rusak, misalnya, tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan.
Jalan yang tidak memadai dapat menyulitkan petani dan pekebun dalam mengangkut serta memasarkan hasil bumi. Hambatan distribusi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan masyarakat.
Karena itu, Mian meminta OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur agar memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Penyelesaian proyek harus memperhatikan target waktu sekaligus menjaga kualitas hasil pekerjaan sehingga infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Manakala pembangunan ini bisa diselesaikan tepat waktu dan dengan mutu yang baik, maka salah satu persoalan ekonomi biaya tinggi dapat kita atasi. Selama ini masyarakat kesulitan menjual hasil bumi karena terhambat kondisi infrastruktur yang rusak. Dengan infrastruktur yang lebih memadai, distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan semakin lancar sehingga biaya ekonomi masyarakat dapat ditekan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah proyek yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh ASN dan kepala OPD untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam bekerja. Setiap perangkat daerah diminta menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya serta memastikan program yang telah direncanakan terlaksana secara optimal.
Melalui peningkatan kinerja dan koordinasi antarlembaga, Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program Bantu Rakyat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/FW)
