Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia mengalami kemunduran dari rerata klimatologisnya.
Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 mencapai +2,83. Sementara itu, indeks ENSO periode Juli-Agustus-September (JAS) tercatat +2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat.
Di Samudra Hindia, indeks IOD pada Agustus tercatat +0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir 2026. “Kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat,” ujar Faisal dalam konferensi pers Prediksi Musim Hujan di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, awal musim hujan di Indonesia berlangsung tidak serentak. Sebagian besar wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026 sebanyak 185 ZOM atau 24,66 persen wilayah dan Desember 2026 sebanyak 266 ZOM atau 17,31 persen wilayah.
Wilayah yang mulai memasuki musim hujan pada November meliputi sebagian Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan.
Sementara itu, pada Desember 2026, musim hujan diprediksi mulai terjadi di sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Selatan bagian selatan.
Jika dibandingkan dengan rerata klimatologisnya, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen luas daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan. Sebanyak 11 ZOM atau 1,12 persen luas daratan Indonesia mengalami awal musim hujan lebih cepat, sedangkan 26 ZOM atau 2,15 persen memasuki musim hujan sesuai normal.
Meski awal musim hujan diprediksi lebih lambat, sifat hujan pada musim 2026/2027 umumnya berada pada kategori normal. Kondisi tersebut diprediksi terjadi pada 510 ZOM yang mencakup 69,76 persen luas daratan Indonesia.
Adapun 147 ZOM atau 18,55 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami sifat hujan lebih basah dari normal. Sementara 42 ZOM atau 11,69 persen diprediksi mengalami sifat hujan bawah normal atau lebih kering.
Ardhasena mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Puncak pada Desember diperkirakan terjadi di 155 ZOM atau 36,94 persen luas daratan Indonesia, Januari 2027 pada 162 ZOM atau 25,68 persen, dan Februari 2027 pada 190 ZOM atau 16,79 persen.
“Jika dibandingkan dengan normalnya, durasi musim hujan 2026/2027 di wilayah Indonesia diprediksi lebih pendek dari normalnya pada 482 ZOM yang mencakup 51,90 persen luas daratan Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 60 ZOM atau 8,58 persen luas daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim hujan lebih panjang dari normal dan 40 ZOM atau 5,06 persen memiliki durasi yang sama dengan normal.
Kekeringan Masih Mengancam
Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab mengatakan, dampak El Nino salah satunya terlihat dari kondisi kekeringan yang masih dialami berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan monitoring perkembangan musim, sebanyak 556 ZOM yang mencakup 61,91 persen luas daratan Indonesia saat ini masih mengalami musim kemarau.
Sejumlah titik pengamatan juga melaporkan hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 60 hari yang tersebar di 25 provinsi. HTH terpanjang saat ini tercatat di Bantul, yakni mencapai 131 hari atau lebih dari empat bulan. “Bahkan El Nino 2026 menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa ZOM dengan tipe hujan sepanjang tahun,” jelas Fachri.
Dengan kondisi kering yang masih berlangsung, BMKG meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan masyarakat melakukan langkah antisipatif untuk mengoptimalkan sumber daya air.
Pada sektor pangan, langkah yang perlu dilakukan antara lain menyesuaikan jadwal tanam, memilih varietas tanaman dengan siklus tanam lebih pendek, serta mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air hujan, meningkatkan kapasitas tampung air di tingkat rumah tangga, serta melakukan pengaturan inflow, elevasi waduk, dan pelepasan air secara proporsional untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diimbau mengidentifikasi potensi cekungan air tanah dan lokasi sumur bor, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan,” tutur Faisal.
Pada sektor lingkungan dan kesehatan, pemerintah dan masyarakat perlu menyiapkan mekanisme respons terhadap potensi kualitas udara yang kurang sehat akibat mundurnya awal musim hujan. Saat musim hujan tiba, sirkulasi udara ruangan perlu dioptimalkan untuk mengendalikan kelembapan.
Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan larvasidasi juga perlu diperkuat serta fasilitas kesehatan disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kasus demam berdarah dan penyakit akibat genangan pascahujan atau banjir.
BMKG mengingatkan seluruh pihak tetap waspada terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada September-Oktober. Kesiapan sistem drainase dan evakuasi juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi banjir dan longsor pada awal hingga puncak musim hujan.
BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan Prediksi Musim Hujan 2026/2027 sebagai acuan Peringatan Dini (Early Warning) untuk merancang dan melaksanakan Aksi Dini (Early Action). Masyarakat dan instansi terkait juga disarankan berkonsultasi dengan kantor BMKG terdekat untuk memperoleh informasi yang lebih rinci sesuai kondisi iklim di masing-masing wilayah.
Informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi juga dapat diakses melalui saluran resmi BMKG untuk mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan publik.
